HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gerakan Nasional Anti LGBT (GARANATI LGBT) mendesak agar Mabes Polri membatalkan izin penyelenggaraan keramaian terharap konser Coldplay di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2023 mendatang.
Hal ini disampaikan oleh orator GRANATI LGBT, Ustadz Awit Mashuri. Ia menilai konser Coldplay tersebut tidak akan terlaksana jika tak memiliki izin daru Kepolisian.
“Izin ada di Mabes Polri. Kami minta ijin dicabut,” kata Ustadz Awit Mashuri dalam orasinya di depan Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seperti dikutip Holopis.com, Jumat (10/11).
Bahkan ia mengancam akan menggeruduk dan membatalkan konser Coldplay tersebut jika tetap nekat dilaksanakan.
“Jangan sampai kita ramai-ramau ke sana bawa bensin dan bakar panggungnya,” ujarnya.
Ia menilai konser di situasi saat ini sebenarnya kurang pas. Apalagi di tengah situasi Palestina yang sedang berduka.
“Sekarang banyak warga Palestina dibantai, dibunuh, harusnya kita berduka ngapain dipaksakan untuk hura-hura,” tandasnya.
Ia menyerukan kepada masyarakat khususnya umat Islam, ketimbang membeli tiket konser Coldplay, sebaikanya didonasikan untuk membatu rakyat Palestina.
“Kalau ada umat islam yang paksakan 15 November besok di GBK, diragukan kesilamannya dan keimanannya. Karena di Palestina banyak yang dibantai, dibunuh, kok kalian malah asyik hura-hura,” ucapnya.
“Tiket termurah menurut informasi Rp2 juta. bagaimana kalau uang itu didonasikan untuk Palestina, akan lebih bermanfaat,” sambung Awit.
Tokoh Front Persaudaraan Islam (FPI) tersebut juga menyoroti soal sikap Coldplay yang pro terhadal Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Sehingga ini menjadi salah satu alasan mengapa penolakan ini dilakukan.
“Mudah-mudahan dengan hati nurani beliau, pak Kapolri Listyo, maka kami harap pak Kapolri tergerak hati nuraninya dan dibatalkan konser Coldplay itu,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa GRANATI LGBT tersebut tidak hanya digelar di Mabes Polri, tapi juga menggelar aksi di Kedubes Inggris, lalu mereka akan menuju ke patung kuda Arjuna Wiwaha untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
