Anggaran Negara Bisa Hemat Rp200 Triliun Gara-gara Bansos Digital?

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah melihat peluang penghematan anggaran negara yang cukup besar lewat digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos). Program yang kini diuji coba melalui Perlinsos Digital itu berpotensi meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sekaligus mengurangi anggaran yang selama ini berisiko salah sasaran.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, tahap awal Perlinsos Digital difokuskan pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Sistem tersebut memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sekaligus mengajukan sanggahan apabila menemukan data yang tidak sesuai.

Menurut Qodari, digitalisasi menjadi salah satu cara untuk menekan dua persoalan dalam penyaluran bantuan sosial, yakni inclusion error dan exclusion error.

Inclusion error terjadi ketika warga yang sebenarnya tidak berhak justru tercatat sebagai penerima bantuan. Sementara exclusion error terjadi ketika masyarakat yang memenuhi kriteria justru belum masuk dalam daftar penerima.

“Penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Potensi Efisiensi Bisa Tembus Rp200 Triliun

Qodari menyebut peluang penghematan anggaran bisa semakin besar jika sistem digital tersebut tidak hanya diterapkan pada PKH dan BPNT.

Berdasarkan proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada 2024, digitalisasi pada berbagai program perlindungan sosial berpotensi menghasilkan efisiensi hingga Rp200 triliun.

“Apabila diterapkan pada berbagai program perlindungan sosial lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp127 triliun hingga Rp200 triliun,” jelasnya.

Angka tersebut masih berupa proyeksi potensi efisiensi, bukan penghematan anggaran yang sudah terealisasi.

Pemerintah berharap perbaikan data penerima dapat membuat anggaran bantuan dan subsidi lebih tepat sasaran.

Warga Bisa Daftar dan Ajukan Sanggahan

Perlinsos Digital dikembangkan agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dalam proses pendataan bantuan sosial.

Selain mendaftarkan diri, masyarakat juga bisa menyampaikan sanggahan apabila terdapat data yang dinilai tidak sesuai.

Mekanisme ini diharapkan membuat pembaruan data penerima bantuan tidak hanya bergantung pada proses pendataan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat.

Dengan begitu, perubahan kondisi ekonomi masyarakat diharapkan bisa lebih cepat tercermin dalam data penerima.

Disiapkan untuk Subsidi BBM hingga Listrik

Uji coba Perlinsos Digital saat ini dilakukan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bersama Kementerian Sosial.