JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menko Polhukam RI,Mohammad Mahfud MD mengingatkan para penjabat (pj) kepala daerah soal potensi munculnya paham khilafah yang mengancam ideologi Pancasila.
Menurutnya, ide khilafah ini mulai muncul di Indonesia meski penyebarannya masih relatif kecil.
“Sekarang ini terasa ada penurunan kesadaran masyarakat tentang ideologi Pancasila. Misalnya neo-komunisme dan ramainya sistem khilafah. Khilafah sebagai sistem pemerintahan sekarang mulai muncul meski kecil,” kata Mahfud, Kamis (16/6).
Mahfud mengatakan, bahwa setiap warga negara Indonesia boleh saja menyampaikan aspirasi, asal aspirasi tersebut tetap pada koridor yang telah ditentukan.
Ia pun menegaskan, bahwa ideologi dan konstitusi yang telah ditetapkan negara Indonesia merupakan hal yang harus ditaati oleh siapapun.
“Ideologi dan konstitusi yang sudah kesepakatan itu harus ditaati oleh siapapun. Tak boleh melakukan yg merongrong keutuhan ideologi dan teritori kita,” ucap dia.
Mahfud menilai, pemerintah akan kerepotan jika terus menerus bersikap toleran terhadap berbagai perbedaan ideologi ini. Untuk itu, ia berharap agar para pj kepala daerah bisa mengatasi persoalan tersebut.
“Adapun orang punya ide salurkan lewat cara terbuka, misal lewat parpol. Usul yang resmi. Kekhawatiran kita kalau terus menerus toleran terhadap perbedaan ideologi kita akan kerepotan. Karena itu tugas saudara mengatasi ini,” kata dia.
Kemudian di sisi lain, Mahfud juga berpesan agar para pj kepala daerah mewaspadai politik identitas jelang Pemilu 2024. Dikhawatirkan, politik identitas ini dapat membentuk polarisasi di tengah masyarakat.
“Polarisasi yang mengarah pada SARA dalam pemilu 2024. Ini bisa beri dampak pada masyarakat jadi terkotak-kotak dan terbelah,” ujar Mahfud.
