JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyiratkan bahwa pemerintah mengakui gagal dalam mengatasi persoalan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng (migor) mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh.
Dalam konfrensi pers melalui virtual, Jokowi menyatakan tidak mungkin membiarkan masalah minyak goreng berlarut selama 4 bulan hingga hari ini.
“Dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan namun belum efektif,” ujar Jokowi dalam jumpa pers virtual pada Kamis petang (27/4).
Jokowi juga mengulang penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang meralat keterangan Kementerian Perdagangan sebelumnya terkait larangan ekspor hanya berlaku pada bahan baku minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein).
Namun sebelum jumpa pers Jokowi pada petang kemarin, Ketua Umum Partai Golkar ini sudah lebih dulu memastikan semua produk sawit, termasuk CPO, dilarang diekspor hingga harga minyak goreng menjadi Rp 14.000 per liter.
Menurut mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, kebijakan larangan ekspor yang sedari awal tidak diungkap secara jelas oleh Jokowi justru menunjukkan kualitas seorang pemimpin.
“Kebijakan yang diambil berhasil baik jika, pertama secara hukum legal. Dua, secara bisnis profitable. Tiga, secara ekonomi minimal tidak merugikan. Empat, secara birokrasi workable. Lima, secara politik acceptable. Enam, secara sosial adil,” cuit Said Didu melalui akun Twitternya pada Kamis (28/4).
Tokoh nasional DR. Rizal Ramli-pun merespon kicauan itu. Mantan Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu berpendapat bahwa hal yang disampaikan Said Didu merupakan sindiran kepada Jokowi yang seolah tidak tahu-menahu dalam menyusun kebijakan yang baik dan benar.
“Mas Said, ini (yang disampaikan) mah saran nyelekit untuk kelas Presiden. Mosok Jokowi mesti diajarin ilmu 101: cara ambil keputusan untuk kebijakan publik,” pungkas Rizal Ramli melalui aku twitter @ramlirizal.
