HOLOPIS.COM – Polemik tentang pro dan kontra terhadap vaksin Nusantara yang digadang-gadang menjadi proyek dr Terawan Agus Putranto masih berlanjut. Bahkan banyak kalangan yang menolak proyek Vaksin Nusantara karena tidak mengikuti kaidah keilmuan yang sesuai dengan standar.
Terkait dengan hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bahwa pengembangan sebuah vaksin termasuk Vaksin Nusantara harus memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Dengan demikian, mekanisme penelitian vaksin tidak boleh dipersingkat.
“Itu benar-benar harus dibikin berdasarkan kaidah ilmiah dan protokol kesehatan yang baku dan tetap. Itu tolong jangan di-shortcut,” kata Budi Forum Diskusi Bersama Menkes, Minggu (18/4).
Mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut meminta pula agar perdebatan terkait Vaksin Nusantara berjalan secara ilmiah, tidak politis apalagi memunculkan framing dari media-media simpatisan tertentu.
Menurut dia, sudah seharusnya pro dan kontra Vaksin Nusantara tersebut terjadi di ranah para peneliti dan sesuai dengan bidang dan kepakarannya masing-masing.
“Jangan dilakukan di tataran media atau tataran politik, atau di mana. Masa yang debat pemred (pemimpin redaksi) atau ahli media, politisi. Ini kan enggak cocok, ini sesuatu yang sifatnya sangat ilmiah, jadi biarkan para ilmuan berdebat di tataran ilmiah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Budi menekankan, terkait pengembangan vaksin Covid-19 di dalam negeri, termasuk vaksin Nusantara merupakan wewenang Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia.
“Kalau Vaksin Nusantara posisi aku sama, hal-hal yang terkait vaksin, BPOM wewenang dia. Vaksin Nusantara wewenang BPOM. Ini sangat ilmiah, lebih baik yang di bidang itu. Tanya ke ahlinya,” kata dia. []