JAKARTA, HOLOPIS.COM – Presidium Jaringan Aktifis Pergerakan (JAKPER), Ahmad Rouf Qusyairi menilai, bahwa aksi-aksi yang membawa isu Presiden 3 Periode rentan sekali ditunggangi oleh kelompok tertentu yang mencari keuntungan pribadi.
“Aksi-aksi demontrasi menolak penundaan Pemilu atau jabatan Presiden 3 periode sangat rentan ditunggangi oleh kelompok politik tertentu dalam negeri maupun luar negeri, dalam rangka untuk membangun narasi yang men-downgrade pemerintah,” kata Rouf dalam keterangannya, Selasa (12/4).
Tujuan yang paling utama dan sangat terlihat adalah perebutan kekuasaan semata, khususnya di momentum 2024 mendatang.
“Sehingga mereka mendapatkan keuntungan secara politik guna memperebutkan kekuasaan pada Pemilu 2024,” ujarnya.
Ia juga menuding elite politik yang menggelontorkan isu penundaan pemilu 2024 maupun perpanjang periode jabatan Presiden 3 Periode cenderung pendusta. Apalagi klaim-klaim yang dikemukakan tidak sesuai dengan fakta dan realita lapangan.
Sebut saja Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim ada 110 juta netizen pro perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode.
“Narasi politik yang bangun oleh kelompok yang menolak wacana dan isu penundaan Pemilu atau jabatan Presiden 3 periode cenderung mengandung unsur kebohongan karena tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya,” ujarnya.
Hal ini sangat berbahaya karena berpotensi munculnya gejolak yang tak perlu di kalangan masyarakat. Sementara kata Edi, pemerintah Presiden Jokowi sudah menyatakan taat konstitusi dan Pemilu tetap digelar tahun 2024.
“Dimana Pemerintah sudah tegas menetapkan pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada di bulan September 2024,” tandasnya.
Lebih lanjut, Rouf pun menyatakan bahwa pihaknya ingin agar ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat dikembalikan kepada ranah yang benar.
“JAKPER berkomitmen untuk mengembalikan semangat, spirit, dan subtansi kebebasan berpendapat sebagai prinsip demokrasi harus dikembalikan pada koridor yang sebenarnya, yakni bebas dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Sekaligus ia meminta agar wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode dihentikan. Apalagi Presiden Joko Widodo secara langsung menyatakan akan taat pada konstitusi, sekaligus pelaksanaan pemilu 2024 terap berjalan sesuai kesepakatan antara KPU Bawaslu bersama Kemendagri dan Komisi II DPR RI awal tahun lalu.
“Meminta dan mendesak kepada berbagai kalangan agar menghentikan wacana dan diskursus tentang penundaan Pemilu atau jabatan Presiden 3 periode, karena hal tersebut sudah tidak faktual dan aktual serta menghabiskan energi kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.
