JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, bahwa pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan baik TNI maupun Polri untuk bisa membantu mengamankan aksi unjuk rasa pada tanggal 11 April 2022 nanti.
Yang terpenting adalah aparat nisa memberikan rasa aman dan nyaman sepanjang aksi penyampaian pendapat yang bakal dilaksanakan oleh elemen Mahasiswa itu.
“Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya,” kata Mahfud, Sabtu (9/4).
Kemudian, Mahfud juga meminta agar aparat keamanan tidak menggunakan peluru tajam saat mengamankan aksi tersebut.
Termasuk, jangan sampai aparat Kepolisian khususnya, mudah terpancing dan terprovokasi oleh ulah massa aksi yang bakal hadir di kawasan Patung Kuda, Indosat itu.
“Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai
terpancing oleh provokasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mahfud juga mengimbau kepada para massa aksi nanti, agar bisa memastikan aksi penyampaian pendapat di muka umum itu berjalan dengan aman, damai dan tertib. Tidak ada upaya kekerasan apalagi melakukan tindakan anarkis lainnya.
Karena secara substansial, pemerintah sangat mengapresiasi aksi-aksi yang Mahasiswa, apalagi aksi unjuk rasa adalah bagian dari hak masyarakat dalam negara demokrasi.
“Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi,” ucap Mahfud.
Hanya saja, hak yang diberikan berdasarkan Undang-Undang jangan dinodai dengan aksi-aksi anarkis yang bisa merusak. Karena kebebasan di negara demokrasi tidak absolut, melainkan dibatasi pula dengan hak-hak orang lain.
“Meski demikian Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah menghimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar
hukum,” tuturnya.
Karena esensi dari aksi unjuk rasa adalah tersampaikannya maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut.
“Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” sambungnya.
