JAKARTA, HOLOPIS.COM – Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Jayakarta, Ahmad Supardi menilai, bahwa wacana penundaan pemilu 2024 bisa dipastikan sebagai agenda politik elite tertentu untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan semata.
Ia menilai, tidak ada kaitan sama sekali untuk menyelamatkan kondisi bangsa di situasi pandemi Covid-19, yang sampai saat ini masih belum kunjung bisa diatasi total oleh pemerintah.
“Penundaan pemilu ini memamg digiring oleh kelompok tertentu yang rakus akan kekuasaan. (wacana) Ini bukan kehendak rakyat, dan dari penundaan pemilu akan berefek pada penyalahgunaan kekuasaan,” kata Supardi dalam diskusi yang digelar oleh Gerakan Muda Peduli Nusantara (GMPN) secara virtual, Sabtu (19/3).
Ia yakin betul bahwa Presiden secara personal tidak ingin keluar dari aturan main konstitusi, di mana di dalam aturan menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Yang artinya, maksimal jabatan Presiden hanya boleh diduduki satu orang secara berturut-turut selama 10 tahun atau dua periode.
Kemudian, tidak ada regulasi yang mengamini bahwa pemilu ditunda. Sehingga secara yuridis, Supardi yakin bahwa Presiden Joko Widodo masih on the track di dalam persoalan isu Pemilu 2024.
“Kita ketahui Presiden sudah tidak setuju untuk melakukan penundaan pemilu dan dia sudah mengatakan itu, jadi saya kalau melihat lebih jernih bahwasanya Presiden ini akan memegang teguh amanat kontitusi,” ujarnya.
Namun ia sangat menyayangkan ketika ada sejumlah orang dari kalangan elite politik, terlebih menjadi bagian dari kabinet di dalam pemerintahan Joko Widodo dan KH Maruf Amin justru melakukan manufer yang cenderung inkonstitusional itu.
“Kenapa parpol minta ditunda, saya katakan ini murni Parpol yang meminta. Oleh karenanya saya mau katakan bahwa parpol-parpol tersebut sebenarnya tidak siap untuk pemilu 2024,” tandasnya.
