JAKARTA, HOLOPIS.COM – Direktur eksekutif Centre for Youth and Population Research (CYPR), Dedek “Uki” Prayudi menganggap, bahwa tidak liniernya kepuasan dan kesukaan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dengan keinginan mereka dengan perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Mantap! Rasional,” kata Uki, (28/2).
Hal ini dikatakan Uki untuk merespon argumentasi ilmiah data survei yang dipaparkan oleh direktur eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.
Dikatakan Burhanuddin, bahwa berdasarkan rilis surveinya dari tangkapan data bulan Desember 2021, mayoritas masyarakat Indonesia tidak sependapat dengan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Survei nasional @indikatorcoid Desember 2021 jelas menunjukkan bahwa mayoritas publik setuju pemilu tetap diadakan pada 2024 meski dalam keadaan pandemi sekalipun,” kata Burhanuddin.
“Hanya seperempat warga yang setuju pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pandemi atau pemulihan ekonomi,” imbuhnya.
Jika melihat data survei ini, bisa diindikasikan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan adalah sekedar keinginan dan proyek dari kelompok elite politik saja, bukan sepenuhnya representasi rakyat Indonesia.
“Bahkan jika memakai formulasi pertanyaan yg lain, mayoritas responden tidak setuju masa jabatan Presiden Jokowi ditambah hingga 2027. Hal ini menunjukkan aspirasi sebagian elit yang menginginkan perpanjangan jabatan presiden hingga 2027 tidak sesuai preferensi mayoritas warga,” pungkasnya.
Grafik ini menunjukkan bahwa tidak semua responden yg puas atas kinerja Presiden Jokowi setuju perpanjangan masa jabatan hingga 2027. Mereka puas terhadap kinerja Jokowi bukan berarti menginginkan masa jabatan ditambah. Itu dua hal yg berbeda. pic.twitter.com/gd4tK3zniu
— Burhan Muhtadi (IG: Burhanuddin Muhtadi) (@BurhanMuhtadi) February 24, 2022
