JAKARTA, HOLOPIS.COM – Mantan Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyatakan, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menghendaki pemilu 2024 tetap dilaksanakan.
“Kami tetap mau pemilu 2024 dilaksanakan,” kata Donal, (28/2).
Ia pun tak mempermasalahkan ketika ada partai-partai yang tak ingin Pemilu 2024, dan memilih pemilu tersebut diundur 1 sampai 2 tahun selanjutnya.
Sebut saja PKB pimpinan Muhaimin Iskandar, Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto dan PAN pimpinan Zulkfli Hasan. Karena ketiga pimpinan partai politik tersebut sudah secara terang memilih usulan Pemilu 2024 diundur.
“Partai yg pengen nunda monggo saja gak usah ikut pemilu 2024,” ujarnya.
Hanya saja ketika jadwal proses pemilu 2024, Donal menyarankan agar mereka tidak perlu ikut menjadi peserta pemilu.
Menurut founder lembaga hukum VISI Law Office ini menilai, tak terlibatnya 3 (tiga) parpol tersebut adalah konsekuensi konkret dari wacana yang kadung ditebar ketiga Ketua Umum mereka.
“Saran saya biar lebih konkrit : gak usah ikut verifikasi administrasi, gak usah susun Daftar Caleg (DCS &DCT). Ikut pemilu di akhirat saja 😄😄😄,” ketusnya.
Wacana PKB, Golkar dan PAN
Sebelumnya, Cak Imin yang pertama kali mengeluarkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden hingga satu sampai dua tahun ke depan. Hal ini diutarakan oleh Ketum PKB itu usai menerima beberapa perwakilan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); analis ekonomi; dan pihak perbankan di ruang delegasi DPR, Gedung Nusantara II pada hari Rabu 23 Februari 2022.
Menurut dia, ada tiga kondisi perekonomian Indonesia selama pemilu. Pertama, investor cenderung menahan modal mereka sembari melihat perkembangan Pemilu 2024. Kedua, adalah transisi kekuasaan yang cenderung membuat perekonomian mengalami ketidakpastian, sehingga dapat mengganggu momentum kebangkitan ekonomi. Ketiga, pemilu itu juga dikhawatirkan terjadi eksploitasi dan ancaman konflik. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Muhaimin mengusulkan Pemilu 2024 ditunda agar Indonesia tak kehilangan momentum perbaikan ekonomi.
Usai Cak Imin, Airlangga Hartarto juga ikut-ikutan mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 2027 atau 2028. Hal ini diutarakan oleh Ketum Partai Golkar itu usai bertemu dengan para petani sawit, Pekanbaru, Riau pada hari Kamis 24 Februari 2022.
Selanjutnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga ikut bersuara yang sama. Pada hari Jumat 28 Februari 2022, ia menyatakan mendukung usulan perpanjangan masa jabatan Presiden tersebut.
