JAKARTA, HOLOPIS.COM – Sejumlah politisi khususnya Ketua Umum Partai Politik tengah ramai-ramai menyuarakan agar Pemilu 2024 ditunda. Beberapa nama yang mengusulkan adalah Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Sementara itu, PPP masih belum bisa memutuskan sikap politiknya terkait dengan usulan para Ketum Partai lain itu.
Melihat wacana yang semakin liar, pengamat politik sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara memberikan tanggapannya. Ia menilai bahwa para pimpinan Parpol itu salah membaca hasil survei beberapa lembaga yang menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Hasil dari berbagai survei menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi cukup tinggi dan ekonomi membaik, tetapi itu bukan berarti publik ingin memperpanjang masa jabatan presiden,” kata Igor, Sabtu (26/2).
Peneliti politik yang juga direktur eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) tersebut menilai, bahwa masyarakat akan melihat bahwa memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo justru lebih banyak mudaratnya (dampak buruk), dibandingkan sisi manfaatnya dari berbagai aspek, baik politik maupun ekonomi.
Salah satu dampak politiknya, justeru masyarakat khususnya para kalangan pemilih yang sebelumnya puas akan tergeser menjadi tidak suka kepada Presiden Joko Widodo. Terlebih lagi, secara terbuka pun Presiden Jokowi sering menyampaikan ketidaksepakatannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan maupun 3 periode.
“Menerima wacana seperti itu malah akan menimbulkan krisis legitimasi dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini, karena dianggap melukai demokrasi dan semangat reformasi,” ujarnya.
Bagi Igor, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mengkaitkan virus covid (baik itu delta atau omicron) dengan perlunya memperpanjang kekuasaan.
“Otomatis pembisik Presiden Jokowi terkait perpanjangan kekuasaan itu justru lebih berbahaya daripada virus covid itu sendiri,” tandasnya.
Muhammadiyah Ikut Tolak
Kemudian, penolakan juga muncul dari kalangan Muhammadiyah. Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dengan dalih apapun.
“Sebaiknya para elit politik bersikap arif, bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok,” kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti hari ini.
