JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menteri Ekon) Airlangga Hartarto meminta agar porsi anggaran untuk pengurangan risiko bencana (PRB) perlu ditingkatkan, baik ditingkat nasional maupun daerah. Pasalnya, selain mengancam jiwa masyarakat, bencana juga mengancam perekonomian nasional.
“Stimulus di daerah rawan bencana tentu perlu direncanakan baik dengan perspektif untuk membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat guna menghadapi bencana,” ungkap Airlangga dalam rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana, Rabu (23/2).
Politikus Partai Golkar tersebut menuturkan, perlu adanya perubahan mindset yang menyatakan bahwa biaya pengurangan risiko bencana adalah beban pemerintah. Hal ini lantaran anggaran pengurangan risiko bencana merupakan bentuk perlindungan terhadap seluruh masyarakat dan aset-aset produktif yang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tahun lalu Indonesia mencapai 3,7 persen secara year on year dan diproyeksikan akan terus tumbuh pada 2022 sebesar 5,2 persen. Tentu kami melihat tergantung kepada penanganan omicron dalam kuartal pertama ini,” jelas Airlangga.
Sementara itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang juga masuk dalam kategori bencana telah menggelontiorkan dana sebesar Rp455,62 triliun. Jumlahnya turun dibandingkan dengan 2021 yang hampir Rp700 triliun.
Selain penambahan anggaran, ia menambahkan bahwa perlu ada sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk menangani bencana di dalam negeri. Sebab, masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dari segi karakteristik sosialnya.
