Tiga Kader Mundur dari PSI, Karyono Wibowo Baca Ada Sinyal Kompromi Geng Solo

Pengunduran diri tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha Djumaryo, dan Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, dinilai bukan sekadar keputusan administratif untuk fokus menjalankan tugas pemerintahan. Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, membaca langkah tersebut juga mengandung sinyal kompromi politik dari kelompok yang disebutnya sebagai Geng Solo.

Ketiga tokoh tersebut diketahui memiliki posisi strategis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Raja Juli Antoni menjabat Menteri Kehutanan, Giring Ganesha sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, sedangkan Isyana Bagoes Oka menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Wakil Kepala BKKBN.

Karyono mengatakan, secara formal, alasan pengunduran diri mereka dari PSI adalah keinginan untuk mencurahkan perhatian sepenuhnya terhadap tugas negara di Kabinet Merah Putih.

Pernyataan Giring yang menyebut adanya hal-hal yang sudah tidak sejalan lagi, menurut Karyono, merupakan bagian dari dinamika personal dalam kehidupan berpartai.

“Namun secara substansi, langkah ini menunjukkan komitmen moral mereka untuk menempatkan tugas negara di atas kepentingan kelompok,” kata Karyono kepada Holopis.com mrlalui pesan instan, Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, Karyono melihat keputusan mundur secara bersamaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang sedang berkembang, termasuk perubahan konfigurasi kekuatan politik menjelang Pemilu 2029.

Dia bahkan membaca kemungkinan adanya kalkulasi politik di balik keputusan tersebut. Menurutnya, apabila memang terdapat skenario dari PSI terkait pengunduran diri para kadernya yang menduduki jabatan di kabinet, hal itu bisa menjadi sinyal kompromi politik dari kelompok Geng Solo.

“Tidak ada instruksi resmi partai untuk mempertahankan kursi di kabinet atau sebaliknya tidak ada juga perintah pengosongan kader di kabinet. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sendiri menghormati keputusan tersebut karena menilai tugas negara jauh lebih tinggi,” ujarnya.

Karyono menilai, keputusan ketiga tokoh tersebut lebih merupakan kalkulasi politik realistis agar pelaksanaan tugas kementerian tidak terbebani kepentingan maupun sekat-sekat kepartaian.

“Ini lebih kepada kalkulasi politik yang realistis dari para pejabat tersebut untuk memastikan kinerja kementerian mereka berjalan optimal tanpa terbebani oleh bias atau sekat-sekat kepartaian di tengah dinamika politik baru. Saya justru membaca jika ada skenario dari PSI terkait pengunduran diri menterinya itu adalah sinyal kompromi dari Geng Solo,” ungkapnya.

Kasus Penyadapan Tidak Berkaitan Langsung dengan Pengunduran Diri

Lebih lanjut, Karyono menanggapi kemungkinan adanya hubungan antara pengunduran diri tiga kader PSI tersebut dengan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan dikaitkan dengan lingkaran politik Joko Widodo.

Menurutnya, persoalan tersebut harus ditempatkan dalam koridor hukum dan tidak dicampuradukkan dengan keputusan politik individu untuk keluar dari keanggotaan partai.

“Secara hukum, kasus hukum penyadapan yang menyeret mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP) adalah murni ranah penegakan hukum pidana dan tidak terkait langsung dengan status keanggotaan seseorang di partai politik. Kita harus memisahkan antara proses hukum yang sedang berjalan di Kepolisian dengan keputusan politik individu,” tegas Karyono.

Dengan demikian, dia mengingatkan agar pengunduran diri Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka tidak serta-merta ditafsirkan sebagai konsekuensi langsung dari perkara hukum yang sedang menjadi perhatian publik.

Prabowo Diuntungkan, PSI Kehilangan Tiga Figur

Dari sisi pemerintahan, Karyono menilai Presiden Prabowo Subianto justru dapat memperoleh keuntungan dari keputusan ketiga pembantunya tersebut.