3 Pentolan PSI Mundur, Aljabar Strategic : Efek Dinamika Prabowo – Jokowi

Direktur eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago mensinyalir bahwa sikap mundur pentolan PSI (Partai Solidaritas Indonesia) tidak serta merta kaitan dengan penyidikan kasus penyadapan oleh Listyo Sigit Prabowo cs kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Namun menurut dia, langkah politik ketiganya tentu ada kaitannya dengan dinamika yang terjadi antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.

Ketiga pentolan PSI tersebut adalah ; Giring Ganesha Djuyamto, anggota dewan pembina DPP PSI yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan ; Isyana Bagoes Oka, Wakil Ketua Umum DPP PSI yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ; dan Raja Juli Antoni, Sekjen DPP PSI yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

“Belum ada bukti bahwa pengunduran diri mereka berkaitan langsung dengan kasus penyadapan. Namun, kasus tersebut menjadi bagian dari dinamika relasi Prabowo-Jokowi yang sedang menjadi perhatian publik,” kata Arifki kepada Holopis.com, Selasa (10/11/2026).

Ia pun menilai gejolak politik yang terjadi kekinian bisa disinyalir akan berpengaruh pada kinerja ketiga orang tersebut dalam membantu Presiden di Kabinet Merah Putih. Maka opsi mundur bisa dianggap sebagai pilihan logis yang diambil.

Lantas apakah mundurnya ketiganya adalah atas perintah petinggi PSI, Arifki menilai hal itu bisa terjadi namun ia memilih tak melihat aspek itu terlalu jauh.

“Kemungkinan itu bisa dibaca sebagai spekulasi politik, tetapi belum ada bukti mengenai instruksi partai. Pengunduran diri bisa menjadi cara memisahkan tanggung jawab pemerintahan dari kepentingan struktural partai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arifki Chaniago memandang bahwa Presiden Prabowo Subianto lebih baik memandang situasi ketiga dedengkot PSI tersebut sebagai dinamika yang wajar. Persoalan mereka berada di Kabinet Merah Putih sebaiknya dinilai berdasarkan kinerja, bukan persoalan afiliasi politik.

“Prabowo harus melihat persoalan ini dari sisi kinerja dan profesionalisme kabinet. Loyalitas kepada Presiden penting, tetapi ukuran utama pejabat negara tetaplah hasil kerja, bukan afiliasi partai,” pungkasnya.