HOLOPIS.COM, JAKARTA — Pemerintah menyiagakan 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan para pengungsi setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8) dini hari.
Pemanfaatan SPPG tersebut merupakan bagian dari penanganan kebutuhan pangan warga yang terdampak bencana. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menyasar anak-anak sekolah untuk sementara dapat dialihkan untuk membantu para pengungsi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa NTT di Jakarta, Minggu (16/8).
Menurut Tito, sejumlah sekolah di wilayah terdampak masih libur atau diliburkan karena mengalami kerusakan. Kondisi tersebut membuat layanan SPPG yang biasanya memasok makanan untuk program MBG dapat dimanfaatkan bagi warga di lokasi pengungsian.
“Ada beberapa sekolah yang masih libur atau diliburkan karena rusak dan lain-lain. Tadi kami sudah komunikasi dengan Kepala BGN, Bapak Sudaryono. Ada 71 SPPG yang mungkin bisa difungsikan,” kata Tito.
“Karena sekolahnya tidak diberikan, nah dikasih ke pengungsian. Ini akan sangat bermanfaat,” imbuhnya.
Dua Posko Bantuan Disiapkan di Flores
Selain mengalihkan fungsi SPPG, Tito menyarankan pemerintah menyiapkan dua posko bantuan untuk memperkuat penanganan korban gempa di Pulau Flores.
Posko pertama direncanakan berada di wilayah timur Flores. Posko ini akan menangani kebutuhan di Ende, Sikka, Ngada, dan wilayah sekitarnya.
Sementara posko kedua berada di wilayah barat Flores dengan pusat di Labuan Bajo. Posko tersebut akan menangani wilayah Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur.
Pembagian wilayah ini diharapkan membuat koordinasi bantuan dan penanganan pengungsi menjadi lebih cepat, terutama di tengah kondisi darurat pascagempa.
BGN Minta SPPG Utamakan Keselamatan
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) meminta seluruh SPPG di wilayah yang terdampak gempa NTT mengutamakan keselamatan serta menyesuaikan pelayanan dengan kondisi di lapangan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Pelayanan Program MBG dalam Situasi Kedaruratan Akibat Bencana Alam akan segera direvisi.
Revisi dilakukan agar aturan tersebut dapat menyesuaikan dengan situasi tanggap darurat akibat gempa yang terjadi di NTT.
Sudaryono juga meminta pengelola SPPG mengikuti ketentuan terbaru yang nantinya disampaikan melalui saluran email resmi.
“SPPG yang terdampak bencana wajib mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi kepada pihak terkait. Sementara SPPG terdekat yang operasionalnya tidak terdampak dapat menyesuaikan pelayanan, termasuk membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak dan kelompok rentan di sekitar wilayah bencana,” kata Sudaryono dalam keterangan resminya yang diunggah di media sosial, Sabtu (15/8).
