HOLOPIS.COM, JATIM– Pemadaman listrik di Jawa Timur bikin heboh warga. Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak angkat bicara soal kemungkinan ganti rugi dan langkah penanganan dampaknya.
Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur (Jatim) dalam sepekan terakhir bikin warga resah.
Mulai dari Surabaya Raya, Malang, Pasuruan, hingga beberapa daerah lain, banyak aktivitas masyarakat terganggu, terutama sektor usaha kecil dan industri rumahan yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
Di tengah keluhan warga soal potensi kerugian, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak akhirnya angkat bicara.
Ia menegaskan bahwa urusan ganti rugi akibat pemadaman listrik bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.
“Itu di luar area Pemda. Kami bicara sebagai Pemprov, kami punya kewenangan secara regulasi. Jadi kami tidak bisa bicara mengenai hal tersebut,” kata Emil di Gedung DPRD Jatim, Senin (22/6/2026).
Pernyataan ini langsung jadi sorotan, terutama di tengah banyaknya pelaku usaha yang mengaku merugi akibat listrik yang kerap padam di jam-jam produktif.
Pemadaman bergilir yang terjadi beberapa waktu terakhir memang berdampak cukup luas. Di beberapa titik seperti kawasan industri dan pusat perdagangan, pelaku usaha mengaku produksi terhambat.
Bahkan sebagian harus menanggung biaya tambahan untuk operasional genset agar bisnis tetap berjalan.
Tak hanya sektor usaha, masyarakat umum juga terdampak. Lalu lintas sempat terganggu di beberapa titik karena lampu pengatur jalan tidak berfungsi optimal saat pemadaman terjadi.
Kondisi ini membuat isu kompensasi atau ganti rugi mulai ramai diperbincangkan publik. Namun hingga kini belum ada kebijakan resmi terkait hal tersebut.
Meski menegaskan bukan kewenangan daerah, Emil menyebut Pemerintah Provinsi Jatim tetap melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah yang membidangi sektor ekonomi.
Menurutnya, Dinas Koperasi dan UKM turut diminta memantau dampak pemadaman terhadap pelaku usaha kecil. Jika ditemukan kesulitan serius, pemerintah daerah akan mencari langkah untuk meringankan beban yang ada.
“Kalau ada dampak kesulitan dari sisi tertentu, bagaimana kita bisa meringankan beban itu yang kita lihat satu-satu,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Jatim juga telah berkomunikasi dengan PT PLN (Persero) untuk membahas pola pemberitahuan pemadaman kepada pelanggan.
Dalam pembahasan tersebut, salah satu poin penting adalah soal komunikasi publik. Pemerintah daerah meminta agar PLN bisa memberikan informasi lebih awal sebelum pemadaman dilakukan, sehingga masyarakat dapat melakukan antisipasi.
Namun, Emil juga memahami bahwa PLN harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.
“Jadi komunikasi publik hari ini memang ada pemahaman juga, jangan sampai reaksinya melebihi dari apa yang sebenarnya terjadi,” jelasnya.
Ia menambahkan, PLN saat ini berupaya menyusun pola komunikasi yang lebih presisi agar pelanggan tetap mendapat informasi yang akurat dan tidak kaget saat terjadi gangguan listrik.
Sebelumnya, PLN Unit Induk Distribusi Jatim menjelaskan bahwa pemadaman bergilir terjadi akibat penurunan kapasitas suplai listrik di wilayah Jawa Timur.
Penurunan pasokan tersebut disebut mencapai di bawah lima persen, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan daya. Kondisi inilah yang kemudian memaksa dilakukan pengaturan beban listrik di beberapa wilayah.
Meski begitu, PLN memastikan bahwa langkah pemadaman bergilir dilakukan untuk menjaga sistem tetap stabil dan mencegah gangguan yang lebih luas.
Pemprov Jatim menegaskan bahwa koordinasi dengan PLN masih terus berjalan. Gubernur juga disebut telah memberikan arahan agar komunikasi lintas instansi diperkuat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih cepat dan jelas.
Emil menekankan bahwa ke depan, pelanggan diharapkan bisa menerima pemberitahuan sebelum pemadaman terjadi. Dengan begitu, aktivitas masyarakat bisa lebih siap menghadapi kondisi darurat listrik.
“Kami pun harus memantau hasil koordinasi yang tadi kami minta atas arahan Gubernur. Berikutnya adalah bagaimana setiap pelanggan bisa diberi waktu untuk mengantisipasi,” tutupnya.
Di lapangan, warga masih menunggu kepastian soal solusi jangka panjang agar pemadaman tidak terus berulang. Meski pemerintah daerah dan PLN sudah berkoordinasi, publik berharap ada langkah konkret yang bisa mengurangi dampak ekonomi dari gangguan listrik ini.
Sampai saat ini, isu ganti rugi masih belum memiliki dasar kebijakan yang jelas, namun tekanan publik terus menguat seiring terganggunya aktivitas harian masyarakat di berbagai daerah Jawa Timur.
