HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah memperkirakan subsidi energi dalam APBN 2026 berpotensi membengkak hingga Rp100 triliun, seiring kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga minyak global.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa angka tersebut bahkan belum memasukkan potensi tambahan kompensasi energi akibat penahanan harga BBM nonsubsidi.
“Rp90 triliun sampai Rp100 triliun, subsidi kan? (Kalau) kompensasi lain lagi,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (1/4/2026), dikutip Holopis.com.
Meski beban fiskal kian berat, pemerintah memilih untuk tidak mengambil jalan pintas dengan menguras cadangan anggaran. Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini mencapai ratusan triliun rupiah tetap dijaga sebagai bantalan fiskal.
Sebagai gantinya, pemerintah mengusung strategi efisiensi belanja negara secara agresif, khususnya pada pos belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dinilai tidak prioritas.
“Ada penghematan sedikit-sedikit di sana sini. Kita melakukan penghematan tahap 1, tahap 2, tahap 3 di belanja Kementerian/Lembaga yang tidak terlalu jelas dan kalau kepepet saya punya SAL sekarang naik Rp 420 triliun,” katanya.
Dalam APBN 2026 sendiri, pemerintah telah mengalokasikan Rp210,1 triliun untuk subsidi energi yang mencakup BBM, listrik, dan LPG 3 kg. Dengan tambahan potensi pembengkakan tersebut, total beban subsidi dipastikan melonjak signifikan.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat agar tidak tergerus lonjakan harga energi global yang masih fluktuatif.
Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga memastikan harga BBM per 1 April 2026 tetap stabil. Harga Pertalite dipertahankan di Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, dan Pertamax untuk wilayah Jawa-Bali tetap Rp12.300 per liter.
