Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Survei IPR, Elektabilitas Prabowo Sulit Dikejar

JAKARTA, HOLOPIS.COM Direktur eksekutif Indonesian Public Review (IPR), Putro Mas Gunawan menilai, bahwa elektabilitas para bakal calon Presiden yang masuk dalam wacana publik, ternyata Prabowo Subianto masih menempati posisi tertinggi.

“Dalam pertanyaan tentang elektabilitas, posisi pertama masih kokoh ditempati oleh Prabowo dengan perolehan keterpilihan publik sebesar 23,6 persen,” kata Putro dalam rilis survei yang dilakukan di Jakarta, Selasa (14/12).

Kemudian, tingkat elektabilitas kedua dan ketiga di bawah Prabowo ada dua nama kepala daerah, yakni Anies Rasyid Baswedan dan Ganjar Pranowo.

“Anies 13,7 persen dan Ganjar 13,4 persen,” ujarnya.

Sementara itu, elektabilitas keempat dan kelima ditempati oleh Ridwan Kamil dan Sandiaga Salahuddin Uno.

“Persaingan semakin menarik dengan mendekatnya Ridwan Kamil (10,1 persen) dan Sandi (9,2 persen),” terangnya.

Jika dilihat trend hasil survei yang dilakukannya itu, Putro menilai bahwa posisi Prabowo Subianto sulit sekali dikejar oleh para pesaingnya itu.

“Jika tren ini terus bertahan bukan tidak mungkin mengancam dan menggeser posisi Ganjar dan Anies,” tandasnya.

Kemudian, posisi elektabilitas nama bakal calon Presiden yang terjaring di dalam surveinya ada Puan Maharani yang mendapatkan suara 3,9 persen. Disusul Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mendapat 3,4 persen. Dan selanjutnya ada juga nama Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Kejutan selanjutnya datang dari Puan (3,9 persen) dan Sri Mulyani (3,4 persen) yang elektabilitasnya melewati dan berada di atas Tri Rismaharini (2,9 persen). Sementara Erick thohir dan Airlangga masih memiliki keterpilihan 1,0 persen lebih,” paparnya.

Survei ini digelar oleh IPR mulai 25 November hingga 5 Desember 2021 dengan 1.230 responden di 34 provinsi dengan Margin of Error (MoE) ±2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan bantuan kuesioner ini ditempuh dengan teknik sampel multistage random sampling dimana responden merupakan penduduk yang berusia minimal 17 tahun ke atas dan atau yang sudah pernah menikah. Tentunya proses di lapangan ini dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru