Jokowi ke Bupati: Angaran Jangan Diecer

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Presiden Jokowi membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021. Dalam musyawarah itu Jokowi berpesan kepada para Bupati agar tidak mengecer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke seluruh pos anggaran.
“Sekali lagi jangan anggaran diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja,” kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Acara itu dihadiri oleh Ketua APKASI Abdullah Azwar Annas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta jajaran pengurus APKASI yang hadir di istana maupun melalui virtual.
“Penting sekali, dan ini sudah saya sering sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran harus betul-betul kita lakukan apalagi di tengah anggaran kita yang goncang seperti sekarang karena pandemi COVID-19,” ujar Jokowi.
Konsolidasi anggaran yang dimaksud Jokowi adalah rencana APBD harus dilihat secara mendatail.
“Yang biasa tidak buka secara detail sekarang buka secara detail, cek secara detail, ke mana larinya? Outputnya apa? Outcomenya apa? Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung,” ujarnya.
Menurut Presiden Jokowi, untuk tingkat kabupaten, cukup 2 pos anggaran yang menjadi prioritas.
“Jangan semua dinas diberi, kita tidak punya skala prioritas, tidak tahu prioritasnya yang mana. Untuk Kabupaten menurut saya, 2 saja cukup, beri prioritas. Saya ingin semua pasar di Kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan ya sudah konsentrasikan angggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare ya sudah konsentrasikan ke sana, 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana,” kata Jokowi.
“Rakyat akan ingat wah ini besar-besaran membuat sawah, wah ini 60 pasar di kabupaten rampung, dibangun semua. Jangan sekali lagi semua diberikan ke dinas. Tahun depan anggaran naik 10 persen semua akan ditambah 10 persen, gak akan jadi barang percaya saya!” tambah Jokowi.
“Tapi kalau diecer-ecer setahun (anggaran) hilang, 2 tahun hilang, kok tidak kelihatan (barangnya), tahu-tahu sudah 5 tahun tidak kepilih (lagi), karena gak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun gak kelihatan apa-apa? Karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja,” imbuh Jokowi.
Jokowi pun meminta para Bupati mencari 2 pos prioritas yang dibiayai secara penuh oleh APBD.
“Cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat. Saya selalu sampaikan money follow program, anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati, penganggaran harus fokus pada hal-hal esensial yang benar-benar dibutuhkan. Dan paling penting kalau anggaran difokuskan kontrolnya mudah manajemen pengawasan gampang. Banyak bukti di lapangan manajemen pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang tidak baik sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanja yang baik, laporan yang baik tapi hasil di lapangan tidak baik dan hasilnya tidak dinikmati rakyat, ini yang harus kita hindari,” tandas Jokowi.