JAKARTA – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengklaim adanya konflik antara PDIP dengan pihak pemerintah pasca penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK beberapa waktu lalu.
Hal itu terkait dengan keputusan Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah yang merupakan kader untuk hadir di retret kepala daerah.
Pramono Anung pun mulanya menegaskan bahwa sebenarnya dirinya aktif melakukan komunikasi dengan sejumlah menteri yang menangani retret kepala daerah. Sehingga, mantan Sekretaris Kabinet itu pun akhirnya memutuskan untuk hadir di retret.
“Saya terus menerus komunikasi dengan Pak Mendagri, Pak Wamen, dan para menteri yang lain, termasuk kemudian kalau sudah sampai sini kan komunikasinya baik baik aja,” kata Pramono dalam pernyataannya pada Senin (24/2).
Mengenai ketidakhadirannya pada awal pembukaan, Pramono pun enggan menjelaskannya lebih detail. Pramono kemudian menyebut yang terjadi belakangan adalah sebuah bagian dari proses politik.
“Kalau ada hal yang mungkin perlu dipersiapkaan itu bagian politik yang harus ditangani bersama,” ujarnya.
Pramono juga tidak mau banyak berkomentar mengenai surat yang sebelumnya dikeluarkan oleh Megawati Soekarnoputri.
“Surat itu kewenangan sepenuhnya Ibu Mega dan DPP Partai. Nanti silakan ditanyakan sendiri, tapi kami komunikasi dengan seluruh DPP yang ada,” kilahnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akhirnya tiba di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retreat kepala daerah, yang pada hari ini telah memasuki hari keempat, Senin (24/2).
Dia datang bersama dengan 18 kepala daerah lainnya yang juga berasal dari PDI Perjuangan (PDIP).
“Saya, Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Jogja (Hasto Wardoyo) dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami hari ini kita memulai untuk retret,” kata Pramono, seperti dikutip Holopis.com di Jakarta.
Pramono menyampaikan, masih ada satu kepala daerah dari PDIP lagi, yakni dari tingkat provinsi yang belum datang ke retret di Akmil.
“Ya, intinya yang mungkin belum (gabung retret) hanya tinggal satu provinsi tambah satu orang. Tapi yang lain sudah,” kata Pramono Anung.
