JAKARTA – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara mengingatkan, bahwa kepala daerah merupakan jabatan publik, bukan jabatan politik. Hal ini disampaikannya untuk merespons instruksi Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah dari PDIP ikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
“Jabatan kepala daerah adalah jabatan publik, bukan jabatan partai. Kepala daerah terpilih sekarang harus bekerja untuk rakyat, bukan lagi parpol pengusungnya atau kader partai,” ujar Igor kepada Holopis.com melalui pesan singkat, Sabtu (22/2).
Pria yang juga seorang dosen itu menegaskan, bahwa retreat memiliki arah tujuan yang. Sebab agenda retreat yang dijadwalkan berlangsung selama sepekan itu merupakan program pembekalan dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelasanaan roda pemerintahan.
Oleh karena itu, Igor memandang bahwa kepala daerah yang merupakan bagian dari pemerintah sebaiknya mengikuti sistem yang ada di pemerintah pusat, mengingat retreat ini merupakan program pemerintah pusat, yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Sinergitas antara pusat dan daerah perlu diprioritaskan demi tercapainya sinkronisasi program dan visi misi untuk rakyat,” tuturnya.
Terkait instruksi yang disampaikan oleh Megawati, ia memandangnya sebagai sebuah hak Megawati sendiri sebagai ketua umum partai politik. Mengingat instruksi ini keluar menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK atas kasus suap dan perintangan KPK.
Namun hal tersebut seharusnya tidak dijadikan dasar bagi PDIP untuk mengintervensi program agenda negara, yang pada dasarnya tidak ada kepentingan politik di dalamnya.
“Apa yang disampaikan oleh Megawati sebagai ketua umum partai politik adalah hak yang bersangkutan. Mungkin ada problem di internal PDIP terkait ditetapkannya Sekjen Hasto Kristianto sebagai tersangka dan tahanan KPK. Tapi program retret ini seharusnya tidak diintervensi oleh kepentingan politik,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP agar tidak menghadiri retreat yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Hal ini sesuai dengan surat instruksi nomor 7294/IN/DPP/II/2025, bahwa alasan pelarangan ini didasari oleh sikap KPK yang menahan Sekjen PDIP Hasti Kristiyanto dalam kasus dugaan tindak pidana suap dan obstruction of justice.
“Kepal daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis surat instruksi harian Ketua Umum yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2) kemarin.
Kemendagri Harap Kepala Daerah Berhalangan Kirim Utusan Ikuti Retreat
Sementara itu dalam paparannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, bahwa retreat Kepala Daerah penting dilakukan agar program pemerintah pusat dalam sinkron dengan pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.
“Acara ini sangat penting, untuk memastikan program-program (pemerintah) pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD bisa diputuskan dengan cepat,” kata Bima Arya saat apel perdana retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2).
Karena pentingnya acara retreat tersebut, Bima Arya sangat berharap bagi Gubernur, Walikota maupun Bupati yang tidak bisa menghadiri, agar mengutus anggotanya untuk mengikuti retreat tersebut.
“Maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir,” sambungnya.
Dalam retreat tersebut, Bima Arya menegaskan bahwa tidak hanya soal materi program pemerintah pusat, akan tetapi ada pembekalan lain yang berkaitan dengan kepemerintahan daerah, termasuk soal APBN dan sinkronisasi dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga pada saatnya kepada stakeholders di Kota, Kabupaten, atau Provinsinya masing-masing,” tuturnya.
Lebih lanjut, mantan Walikota Bogor ini pun menekankan bahwa kegiatan retreat juga tidak sekadar memahami program pemerintah, akan tetapi sinkronisasi dan juga saling silaturrahmi satu dengan lainnya.
“Program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah, dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain,” pungkas Bima Arya.
