JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah mengupayakan percepatan penanganan stunting untuk mencapai target angka prevalensi 14 persen.

Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin kemudian memberikan target kepada Kepala BKKBN Hasto Wardoyo beserta jajarannya untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut sampai pada tahun 2024 mendatang.

“Pertama, Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan (penanganan stunting), dengan target (angka prevalensi) 14 persen selesai dalam dua tahun setengah, sampai akhir masa periode (Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin),” ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, Selasa (30/11).

Oleh karena itu, Ma’ruf meminta BKKBN agar lebih intensif melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait dan juga dengan pemerintah daerah (pemda) khususnya daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi.

“Lalu juga harus dilakukan konvergensi (program) antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah kabupaten/kota. Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan oleh Wapres,” terangnya.

Selain itu, BKKBN harus bisa memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara khusus.

“Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting-nya, penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah sesuai dengan karakter daerah masing-masing,” tukasnya.

Selain itu, Ma’ruf juga meminta upaya penanganan stunting dilakukan sedini mungkin bahkan sejak pranikah. Di samping itu, pemenuhan gizi anak dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal, seperti penggunaan biskuit dari daun kelor sebagai makanan tambahan anak di Nusa Tenggara Timur.

“Masing-masing daerah (tentu) punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana Ibu-Ibu ataupun keluarga dapat mulai dari sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal,” tutup Masduki.