JAKARTA – Partai Gerindra menegaskan bahwa wacana kenaikan PPN 12% murni adalah produk hukum yang diciptakan atau diinisasi oleh PDIP pada pemerintahan periode yang lalu.
Anggota komisi XI Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto menjelaskan, Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) itu merupakan murni produk DPR periode 2019-2024.
“Itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” kata Wihadi dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com (22/12).
Tak hanya itu, Wihadi mengingatkan masyarakat justru panja pembahasan kenaikan PPN yang tertuang dalam UU HPP dipimpin oleh fraksi PDIP.
“Jadi kita bisa melihat dari yang memimpin panja pun dari PDIP, kemudian kalau sekarang pihak PDIP sekarang meminta ditunda ini adalah merupakan sesuatu hal yang menyudutkan pemerintah Prabowo (Presiden Prabowo Subianto),” tegasnya.
Presiden Prabowo, lanjut Wihadi, justru berusaha agar produk hukum tersebut tidak merugikan masyarakat. Salah satunya, dengan menerapkan kenaikan PPN terhadap barang mewah.
“Sehingga pemikiran Pak Prabowo ini bahwa kalangan menengah bawah itu tetap terjaga daya belinya dan tidak menimbulkan gejolak ekonomi, ini adalah merupakan langkah bijaksana dari Pak Prabowo,” jelasnya.
Wihadi kembali mengingatkan pihak-pihak tertentu untuk tidak menggiring isu bahwa kenaikan PPN 12% merupakan keputusan pemerintahan Presiden Prabowo. Wihadi menekankan kebijakan ini diputuskan oleh DPR periode yang dipimpin oleh PDIP.
“Jadi apabila sekarang ada informasi ada hal-hal yang mengkaitkan ini dengan pemerintah Pak Prabowo yang seakan-akan memutuskan itu adalah tidak benar,” tegasnya.
“Yang benar adalah UU ini produk dari pada DPR yang pada saat itu diinisiasi PDI Perjuangan dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan,” lanjutnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bahtra Banong menganggap PDIP berusaha meraih simpati masyarakat justru dengan cara yang terbilang mencoreng muka mereka sendiri.
“PDIP terus mencari simpati rakyat, tetapi mereka lupa bahwa merekalah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen itu,” kata Bahtra Banong.
Bahtra menjelaskan bahwa ketua panitia kerja (panja) mengenai kenaikan PPN 12 persen pada waktu itu adalah kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel.
