JAKARTA – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melalukan pertemuan dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB). Pertemuan itu terkait langkah strategis dalam mempercepat pembangunan IKN.
Rencananya, Otorita IKN akan menyampaikan usulan ke Bappenas terkait readiness criteria untuk proyek-proyek strategis, yang akan dilaksanakan dengan skema loan (utang) dalam bluebook.
Kerja sama antara Otorita IKN dan ADB ini disebut menjadi langkah nyata dalam menciptakan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan.
Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono berharap, sinergi yang terjalin antara pihaknya dengan ADB dapat menjadi model pembangunan yang menginspirasi kota-kota lain di masa depan.
“Kami menyambut baik dukungan dari ADB yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung percepatan pembangunan Nusantara,” kata Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, dalam keterangan resmi, Selasa (26/11/2024).
Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga membahas mengenai potensi dukungan selanjutnya, termasuk pendanaan bagi pengembangan infrastruktur dasar yang terjangkau dan inklusif, pembangunan kawasan perkotaan yang selaras dengan alam, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua kalangan.
Kolaborasi yang telah terjalin antara Otorita IKN dan ADB berfokus pada tiga pilar utama. Pilar pertama yaitu perencanaan dan perancangan IKN agar menjadi kota hutan cerdas dan berkelanjutan seperti yang dicita-citakan Pemerintah Indonesia.
Pilar kedua mencakup upaya untuk membatasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan yang masif. Kemudian pilar ketiga yaitu mobilisasi pendanaan untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Mei 2023, yang membuka jalan bagi kerja sama perencanaan dan pembangunan Nusantara sebagai kota hutan yang netral karbon, ADB telah memberikan dukungan senilai USD5 juta atau setara Rp75 miliar dalam bentuk bantuan teknis dan tenaga ahli.
Dukungan ini menunjukkan komitmen ADB untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan.
