HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Bawaslu Jawa Tengah (Jateng), Muhammad Amin turut hadir dalam kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi II DPR RI bersama KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, pada Rabu (13/11).
Dalam kunjungan tersebut, Amin mengungkapkan bahwa Bawaslu Jateng memiliki program Patroli Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Desa (PKD) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
“Program ini bertujuan mengawal hak pilih masyarakat, mencegah potensi pelanggaran, serta melakukan pemutakhiran data pemilih yang meliputi data pindah, meninggal, bukan penduduk setempat, dan lainnya,” katanya dalam keterangan tertulis, yang dikutip Holopis.com, Kamis (14/11).
Terkait tahapan tahapan pemutakhiran data pemilih, Amin mengatakan pihaknya telah mengeluarkan 2.647 imbauan kepada setiap tingkatan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.
Imbauan tersebut, kata dia, sebagai bentuk pencegahan guna memastikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dapat berubah menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid.
Dalam kesempatan itu pula, Amin menjelaskan bahwa pihaknya juga telah melaksanakan sosialisasi Netralitas ASN/ kepala desa, TNI/Polri di tingkat Provinsi sebanyak dua kali dan tingkat Kabupatan/Kota sebanyak 649 kali.
Sosialisasi tersebut merupakan bentuk nyata Bawaslu dalam rangka pencegahan terhadap potensi pelanggaran netralitas ASN, menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini.
Adapun masalah netralitas ini juga menjadi perhatian Komisi II DPR. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Tim Komisi II DPR RI yang melaksanakan kunker spesifik ke Jateng, yakni Aria Bima.
Dalam kunker yang dilakukan dalam rangka evaluasi kesiapan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak itu, ia mengingatkan penyelenggara dan stakeholder di Jateng agar selalu netral.
“Karena menjadi tidak netral adalah hal yang bisa dan sangat mungkin untuk tidak terbukti secara hukum,” tegas Aria Bima.
Selain aspek teknis, Komisi II juga menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah daerah, termasuk terkait pemberian hibah dan fasilitas untuk mendukung suksesnya Pemilihan serentak ini.
Sebagai Informasi, bahwa Kunker Spesifik Komisi II DPR RI dihadiri oleh Bawaslu RI, yang diwakili oleh Totok Hariyono. Kemudian KPU RI, Kementrian Dalam Negeri, Pj Gubernur Jawa Tengah, Bawaslu dan KPU se-Jawa Tengah.
Hadir pula Forkopimda Jawa Tengah, Gakkumdu Provinsi Jawa Tengah, Pj Bupati/Walikota se-Jawa Tengah,KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah dalam Kunker Spesifik tersebut.
Adapun kunker ini menegaskan komitmen bersama antara DPR RI, Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah untuk menjaga kelancaran seluruh proses dan mengantisipasi berbagai dinamika yang mungkin muncul menjelang hari H.
