HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian HAM (Hak Asasi Manusia) Natalius Pigai mengakui bahwa institusi baru yang dipimpinnya membutuhkan anggaran yang besar.
Natalius Pigai mulanya menjelaskan bahwa dirinya sudah merancang sejumlah program yang akan dilakukannya setidaknya selama satu tahun ke depan.
“Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum,” kata Natalius di Jakarta pada Selasa (22/3).
Dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian HAM, Natalius Pigai menyebut bahwa pihaknya tidak akan sesuai dengan kebutuhan.
“Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak, Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia,” ujarnya.
“Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan,” imbuhnya.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menyampaikan ide pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.
“Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho,” tukasnya.
Piga juga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah. Dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.
“Bagaimana Kementerian HAM itu berpartisipasi di dalam memberikan spirit nilai-nilai hak asasi manusia dalam program pemerintah, makan siang bergizi, kan kita yang nanti ikut itu. Karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong,” terangnya.
