HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno meminta infrastruktur transportasi terus diperhatikan oleh Pemerintah di era Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Djoko mengatakan transportasi hendaknya menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai kebutuhan turunan, transportasi turut menentukan kemajuan suatu wilayah yang berujung kesejahteraan Masyarakat.
Dari data Kementerian PUPR (2024), sepanjang 2015-2024, pembangunan infrastruktur antara lain ruas jalan tol sepanjang 2.432 kilometer atau rata-rata 270 kilometer per tahun, jalan nasional 5.999 kilometer, jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter.
Tol Trans Sumatera belum terhubung, masih menyisakan1.610 kilometer lagi untuk menyambungkan Aceh hingga Lampung.
Menurut pakar transportasi Djoko Setijowarno, terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa sejak tahun 2018 terbukti memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus. Trans Jawa juga dirasa meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa.
“Selain itu, dapat memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen dan sekarang bersaing dengan moda kereta api dan pesawat terbang. Untuk menempuh perjalanan darat dari Jakarta – Semarang atau sebaliknya, sebelumnya 10 – 12 jam, sekarang dapat ditempuh 6 jam,” katanya seperti dikutip Holopis.com, Selasa (22/10).
Menurutnya, biaya logistik menurun dari 24 persen menjadi 14 persen, namun belum memberikan kesejahteraan bagi pengemudi angkutan barang. Rata-rata uang yang dibawa pulang Rp 500 ribu seminggu bekerja bagi pengemudi angkutan barang jarak jauh.
“Praktek pungli juga masih marak dan gangguan oknum petugas di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) masih ada. UPPKB di beberapa lokasi sudah tidak layak dioperasikan. Pasalnya, kapasitas layanan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan barang yang harus diperiksa,” ungkapnya.
Dikatakan Djoko, Presiden Prabowo Subianto harus segera turun tangan dengan menerbitkan instruksi presiden tentang penuntasan angkutan barang.
Jalan rel dan perairan belum maksimal digunakan untuk mengangkut logistik. Perlu ada kesetaraan ongkos angkutan di jalan raya dan jalan rel supaya beban jalan raya tidak berlebihan angkut barang. Logisktik jalan rel masih dikenakan PPN, bergerak menggunakan BBM non subsidi dan pengenaan track access charge (TAC), sehingga tarif menggunakan moda KA menjadi mahal.
Terminal tipe A yang dikelola Ditjenhubdat, dilakukan pembangunan 6 terminal baru dan 53 rehabilitasi terminal. Terminak penumpang tidak perlu dibuat mewah seperti bandara yang penting fungsunya dapat maksimal. Dari sejumlah terminal itu setelah diresmikan masih belum memberikan kontribusi maksimal (sepi pengguna), karena tidak disertai pembenahan angkutan umum. Layanan angkutan umum sedang mengalami krisis kepercayaan dari publik. Keberadaan angkutan umum ke depan mesti menjadi perhatian serius pemerintah.
LPembangunan terminal barang diprioritaskan di daerah perbatasan, yakni 4 yang sudah selesai (PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau, PLBN Motaain, PLBN Skow) dan 3 sedang progress (PLBN Aruk, PLBN Motamasin dan PLBN Wini). Padahal kebutuhan terminal barang sangat besar berada di jaringan jalan nasional. Pengemudi truk kerap menggunakan bahu jalan untuk beristirahat. Belum ada satupun dibangun terminal barang di jalan nasional. Yang ada pangkalan truk milik swasta dan pemda,” tuturnya.
