JAKARTA, HOLOPIS.COM – Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Australia – Selandia Baru, KH Nadirsyah Hosen memberikan kritikan kepada salah satu kader Partai Demokrat yang mengusulkan agar politisi senior Muhammad Jusuf Kalla maju dalam bursa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Menurut tokoh NU yang karib disapa Gus Nadir itu, kader Demokrat tersebut terlihat tidak paham tentang NU.
“Usulan politisi Partai Demokrat ini menunjukkan yang bersangkutan gak paham tradisi NU,” kata Gus Nadir, Senin (15/11).
Ia menegaskan bahwa Ketua Umum PBNU harus berlatar belakang kiai. Sementara JK sama sekali bukan kiai, melainkan seorang politisi dan pebisnis belaka.
“Pak JK tidak layak karena bukan Kiai,” tegasnya.
Alasan mengapa PBNU harus dipimpin orang yang punya latar belakang kiai, karena ini adalah organisasi Islam, bukan organisasi politik. Apalagi mengurus persoalan keumatan yang memiliki segmentasi khusus harus punya kemampuan khusus pula.
“Ketum PBNU itu minimal bisa ngaji kitab. Biar gak terbentur na’at-man’ut atau tersandung mudhaf ilayh dalam menjalankan programnya,” paparnya.
Sebelumnya, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengusulkan agar Jusuf Kalla maju sebagai calon Ketum PBNU.
Syahrial menyebut JK juga termasuk tokoh NU, serta memiliki pengalaman dalam memimpin organisasi.
“Pak Jusuf Kalla selain tokoh bangsa, tokoh nasional, tokoh Indonesia timur, juga tokoh NU. Sangat lengkap pengalaman organisasi dan kemampuannya dalam membesarkan organisasi. Seandainya beliau berkenan memimpin NU ke depan, tentu makin membuat besar organisasi Nahdliyyin,” kata Syahrial Nasution kepada wartawan, Minggu (14/11).
Syahrial juga melihat JK sebagai tokoh bangsa. Posisi PBNU yang merupakan salah satu organisasi terbesar umat Islam, disebutnya mengedepankan pluralisme. Jusuf Kalla, kata Syahrial, cocok untuk posisi Ketum PBNU.
“Saya melihat sosok Pak JK sebagai tokoh bangsa. Beliau juga tokoh NU. Kalau ketua umum PBNU dalam posisi saat ini merupakan organisasi besar milik umat yang mengedepankan pluralisme, artinya Pak JK sangat memenuhi syarat,” tandasnya.
