HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, bahwa pihaknya tidak menemukan adanya indikasi kebocoran sebagaimana kabar yang beredar beberapa waktu belakangan ini..
“Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukan, tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP,” ujar Dwi dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (20/9).
“Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,” sambungnya.
Lebih lanjut, Dwi mengatakan, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Polri untuk menindaklanjuti kasus dugaan kebocoran data ini.
DJP, ungkap dia, berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur yang dimiliki oleh Instansinya selaku lembaga pengumpul pajak masyarakat.
“Serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness,” tutur Dwi.
Diberitakan Holopis.com sebelumnya, hacker fenomenal Bjorka dikabarkan membocorkan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masyarakat Indonesia. Ia menjual data NPWP tersebut seharga Rp 150 juta. Laporan kebocoran data ini diungkapkan oleh akun X Teguh Aprianto (@secgron), pada Rabu (18/9).
Selain data NPWP terdapat NIK, alamat, nomor hp, email dan lainnya, yang mana dalam data tersebut terdapat data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang ketua umum Partai Serikat Indonesia (PSI), dan Gibran calon wakil Presiden Indonesia.
Bahkan data dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Menteri Keuangan, dan Menteri lainnya di kabinet Indonesia Maju juga turut dibocorkan oleh Bjorka.
Bjorka memberikan total ada 10.000 sampel dalam postingannya di breachforum. memperlihatkan 25 nama teratas yang memperlihatkan petinggi Indonesia. Bocoran dari Bjorka ini terlihat cukup detail.
Akun @secgron menjelaskan, selain data NPWP dan data yang disebutkan juga terdapat data lainnya yang ditampilkan dalam sampel yang dibocorkan.
“Kode_klu, klu, nama_kpp, nama_kanwil, telp, fax, email, ttl, tgl_daftar, status_pkp, tgl_pengukuhan_ pkp, jenis_wp, badan_hukum,” kata Teguh dalam akun X-Nya.
Adapun data yang dibagikan oleh Bjorka tersebut memiliki berat 2GB dengan format CSV, dan pembagian filenya menggunakan Private CDN.
