Luhut Kesal Pemerintah Dituduh Perlemah KPK : Jangan Bikin Malu Bangsa Sendiri!

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi proses seleksi calon pimpinan KPK yang masih berlangsung sampai dengan saat ini.

Dalam unggahan di akun instagramnya, Luhut mengaku sangat tertarik untuk mengikuti proses seleksi yang diikuti oleh orang yang dikenalnya cukup baik.

“Sangat menarik karena saya kenal beberapa orang dan bekerja dengan kami dalam membangun ekosistem korupsi ya seperti e-katalog, SIMBARA untuk batu bara, untuk kepala sawit dan untuk timah, dan sekarang dalam government technology,” ucap Luhut dalam unggahannya seperti dikutip Holopis.com, Jumat (13/9).

Luhut pun mengapresiasi ketika sejumlah orang yang lolos dalam seleksi capim KPK itu ketika akhirnya bisa masuk di dunia hukum.

“Mereka-mereka ini menurut saya orang orang hebat dan mencalonkan diri untuk jadi pimpinan KPK itu satu langkah yang sangat luar biasa,” tuturnya.

Kader Partai Golkar itu kemudian menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah akan selalu mendukung pimpinan KPK independen yang mendukung ekosistem digitalisasi yang telah dibangun saat ini.

“Oleh karena itu, saya mendukung penuh seleksi yang sedang dilakukan oleh panel independen untuk ini sehingga mendapatkan pimpinan KPK yang nanti mendukung ekosistem yang sudah dibangun,” tegasnya.

Kendati demikian, Luhut mengaku emosi ketika kemudian pemerintah selalu dianggap berusaha memperlemah keberadaan KPK. Dengan tuduhan seperti itu, Luhut mengingatkan bahwa mereka sendiri sedang mempermalukan bangsa Indonesia.

“Dan kita tidak perlu mengatakan diperlemah diperlemah. Pemerintah tidak ada kepentingan untuk memperlemah itu semua justru pemerintah mau memperkuat, tapi jangan mempermalukan bangsa kita sendiri dengan menepuk air di dulang yang memercik muka kita semua,” tandasnya.

Oleh karena itu, Luhut kemudian mengakui bahwa pihaknya sebenarnya lebih menyukai keberadaan penyidik yang independen ketimbang dari unsur kepolisian dan jaksa.

“Biarlah mereka juga bisa membuat satu korps penyidik khusus dari KPK sehingga mereka sendiri betul-betul independen melakukan apa yang harus mereka lakukan, tidak ada intervensi dari luar sama sekali,” tuturnya.

“Ini pikiran saya pribadi dan ini saya kira sekaligus mendukung UU pengadaan barang dan jasa yang sedang berproses yang diusulkan oleh pemerintah di parlemen saat ini,” sambungnya.