JAKARTA, HOLOPIS.COM – Sabtu (6/11) Komisi I DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Panglima TNI, yang dihadiri langsung oleh Jenderal TNI Andika Perkasa.
Dalam pemaparanya, Andika menyampaikan fokus implementasi jika dirinya terpilih jadi Panglima TNI. Ada 8 poin yang disampaikan, pertama soal penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan.
Andika mengatakan, bahwa tugas TNI harus dikembalikan kepada peraturan UUD 1945. “Tugas TNI yang selama ini kami jalani memang sudah sesuai dalam UU tetapi memang detailnya, implementasinya masih banyak kelemahan-kelemahannya dan itu yang menjadi prioritas utama saya bagaimana mengembalikan tugas-tugas ini dengan benar-benar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan tidak kelebihan. Harapan saya tidak mengambil tugasnya sektor kementerian atau lembaga lain,” jelasnya.
Poin kedua, yakni penguatan operasi pengamanan perbatasan baik darat, udara dan wilayah laut. Ketiga peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI untuk tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Keempat, peningkatan operasional siber. Andika memastikan saat ini perkembangan teknologi siber memang sudah hadir dimana-mana dan tidak bisa dihindarkan, oleh karena itu harus difokuskan dan ditingkatkan.
Kelima, peningkatan Integritas Intelijen terutama di wilayah konflik. Hal ini harus diprioritaskan menurut Andika, baik itu konflik horisontal maupun vertikal. Keenam, Keenam, pemantapan interoperabilitas Trimatra terpadu dalam pola operasi TNI. Andika memastikan keterpaduan antara Trimatra akan sering dilakukan dan disatukan.
Ketujuh, penguatan integrasi penataan organisasi untuk mewujudkan TNI yang adaptif. dan kedelapan, keaktulisasian peran diplomasi dalam kerangka kebijakan politik luar negeri.
