HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum terpilih DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tak terlalu tertarik menanggapi adanya rencana muktamar tandingan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Yang mana agenda Muktamar tandingan tersebut akan digelar di Jakarta pada 2-3 September 2024 di Jakarta.
Cak Imin, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pelaksanaan muktamar tandingan itu bersifat liar.
“Itu liar,” kata Cak Imin di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Minggu (25/8) seperti dikutip Holopis.com.
Wakil Ketua DPR RI tersebut menegaskan bahwa tidak ada aturan yang bisa mengakomodir kegiatan Muktamar tandingan tersebut.
“Tidak ada aturan hukum Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang enggak jelas dari mana,” tegasnya.
Kemudian, Cak Imin yang kembali terpilih menjadi Ketua Umum PKB periode 2017-2022 itu menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menganggap muktamar tandingan tersebut, serta tak perlu melakukan langkah antisipasi.
“Enggak kita anggep. Ngapain antisipasi, wong enggak jelas,” tegasnya.
Di sisi lain, Cak Imin menyatakan bakal segera menyelesaikan proses kepengurusan baru PKB periode 2024-2029. Proses penentuan itu, bakal dilakukan dengan cepat sehingga bisa segera disampaikan pada publik.
“Ya malam ini tuntas, Insya Allah kami akan umumkan besok hari Senin di Jakarta,” tandasnya.
Muktamar Tandingan
Sebelumnya diketahui Sobat Holopis, bahwa mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy dan rekan-rekannya akan membuat muktamar PKB tandingan yang akan digelar di Jakarta awal September mendatang.
Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A.Malik Haramain mengatakan, pihaknya menerima mandat untuk menggelar Muktamar PKB di Jakarta pada tanggal 2 hingga 3 September mendatang.
“Mandat yang kami terima itu, agar kita membuat muktamar. Muktamar kita adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sementara kita jadwalkan (muktamar) tanggal 2 hingga 3 September di Jakarta,” kata Haramain, saat konferensi pers di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8) dini hari.
Ia juga mengeklaim mendapat mandat dari ratusan DPC dan beberapa DPW PKB yang memberikan mandat, dan karena itu melihat pemberian mandat dipertimbangkan panel atau seruan moral dan lalu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta agar PKB dikembalikan kepada NU.
“Yang meminta kepada PKB adalah peran, posisi, eksistensi para ulama, pada kiai, bisa kembali dipulihkan seperti awal berdirinya Partai kebangkitan Bangsa tahun 1998,” imbuhnya.
