HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tito Karnavian memastikan bahwa pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi apabila kedapatan ada Kepala Daerah yang bermain judi online.
Sanksi itu menurut Tito Karnavian, terbilang bervariatif tergantung seberapa parah peran kepala daerah di kegiatan judi online.
“Kalau ternyata itu betul terkait judi online, ya bisa kita berikan peringatan kalau mungkin satu kali jumlah yang kecil kita beri peringatan bisa lisan, bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi lain,” kata Tito dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (27/6).
Namun, Tito mengakui sanksi tersebut bisa saja berubah Ketika kepala daerah yang terlibat judi online adalah Pejabat sementara.
“Tapi kalau kita lihat adalah besar dan frekuensinya sering, kalau dia Pj mungkin saya akan ganti ya,” ujarnya.
“Sampaikan aja itu. Saya akan ganti, tapi kalau definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil Pilkada 270 tadi,” lanjutnya.
Mengenai tuduhan pihak DPR adanya Kepala Daerah terlibat judi online, Tito malah mengaku belum mengetahuinya.
“Saya baru dengar barusan, benar atau tidak tidak tahu, ada beberapa kepala daerah. Saya tidak tahu apakah definitif atau PJ. Karena sekarang kan definitif hasil Pilkada 2020 ada 270, sementara yang PJ ada 273,” jelasnya.
Oleh karena itu, Tito pun berharap adanya dukungan data dari berbagai pihak terkait untuk suplai data Kepala Daerah terlibat judi online.
“Nah saya belum tahu ini siapa saja, nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK. Kalau memang ada, dan kami diberi datanya, saya akan meminta kepada jajaran inspektorat, Irjen Kemendagri untuk melakukan klarifikasi,” pintanya.
