HOLOPIS.COM, JAKARTA – Penjabat Gubernur DKI Jakarta geram mendengar adanya dugaan tujuh pegawai UPRS Rusunawa Marunda yang terlibat penjarahan aset. Heru meminta inspektorat usut tuntas kasus tersebut.
“Saya sudah menginstruksikan kepada inspektorat melakukan pengusutan kasus penjarahan di Rumah Susun (Rusun) Marunda.,” katanya, Jumat (21/6).
Ia pun menegaskan, dirinya tidak bakal memberi maaf kepada pegawai Pemprov DKI yang terlibat dalam penjarahan aset Rusunawa Marunda.
“Harus ditindak tegas, nggak ada cerita. saya tadi pagi sudah telpon Inspektorat,” tegasnya.
Ia pun sudah meminta kepada asisten pembangunan (Aspem) Pemprov DKI untuk mengawasi Rusunawa tersebut.
“Tentu ke depan pengawasan akan diperketat,” terangnya.
Terungkap bahwa tujuh pegawai rusun turut terlibat dalam penjarahan rusun tersebut. Dari ketujuh petugas, lima di antaranya adalah security dan dua lainnya adalah petugas kebersihan.
Meski begitu, Kepala Unit Pengelola Rumah Susun 2 mengambil kebijakan untuk tidak melaporkan para pelaku kepada polisi dengan alasan memikirkan nasib keluarga dari pelaku.
Atas kejadian tersebut, ketujuh pegawai rusun ini dipecat.
“Saya minta inspektor nanti periksa, harus ditindak tegas. Tidak ada cerita, saya tadi pagi sudah telepon inspektorat,” ujar Heru, dikutip Jumat, 21 Juni 2024.
Sebelumnya,Rusun Marunda atau yang dikenal sebagai Rusunawa Marunda mengalami penjarahan bagian bangunan seperti pintu, jendela, plafon, hingga tiang. Rusun ini telah ditinggalkan penghuninya sejak September 2023 karena sudah tidak layak huni.
