HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kalangan pengusaha dan pekerja meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan kebijakan terkait kewajiban pengusaha dan pekerja swasta menjadi peserta program tabungan perumahan rakyat (tapera).
Ketua DPP Apindo Daerah Khusus Jakarta, Solihin menyampaikan, bahwa pemerintah tidak seharusnya menjatuhkan sanksi kepada pengusaha atau pekerja yang tidak mendaftar sebagai peserta. Sebab menurutnya, tapera sifatnya hanya tabungan bagi pekerja.
“Sekali lagi kita menuntut untuk membatalkan implementasi Tapera kepada perusahaan dan pekerja-pekerja sebagai suatu kewajiban,” kata Solihin dalam konferensi pers di Kantor DPP Apindo DKJ, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Senin (10/6).
Dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh sejumlah asosiasi pekerja itu, Solihin menekankan bahwa pengusaha maupun pekerja selama ini sudah dibebankan dengan berbagai potongan, mulai dari pajak penghasilan hingga iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Jika kebijakan program tapera ini terus berlanjut, maka ia menilai pengusaha dan pekerja swasta akan dihadapkan pada beban finansial yang sangat berat.
Di sisi lain, Solihin menyebut bahwa program Tapera tumpang tindih dengan program yang sudah ada. Alih-alih mengimplementasikan Tapera, Solihin menilai pemerintah perlu memaksimalkan program manfaat layanan tambahan (MLT) di BPJS Ketenagakerjaan.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membuka peluang soal penundaan implementasi kebijakan terkait program tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite BP Tapera itu mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati terkait kemungkinan penundaan tersebut.
“Apalagi kalau (ada usulan), misalnya DPR, Ketua MPR, itu diundur. Menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri, kita akan ikut (usulan Tapera ditunda),” kata Basuki, Kamis (6/6).
Basuki lantas menyatakan, bahwa pemerintah tidak akan tergesa-gesa mengimplementasikan program Tapera yang sejauh ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.
“Menurut saya pribadi kalau memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa,” ujarnya.
