BerandaNewsPolhukamPresiden Jokowi Peringatkan BPKP Jangan Jadi Penghambat

Presiden Jokowi Peringatkan BPKP Jangan Jadi Penghambat

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi (Jokowi) mendorong agar BPKP bisa memiliki peran besar untuk mengawal kesinambungan pembangunan.

Jokowi pun meminta agar keberadaan BPKP di masyarakat justru menjadi penghambat pembangunan di Indonesia dengan aturan yang mereka buat.

“Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas, sehingga tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah, “Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh,” bukan itu, atau menambah tanda larangan, “Pokoknya ini tidak, pokoknya ini tidak,” bukan itu. Kalau itu terjadi, ujungnya, ujung-ujungnya justru akan memperlambat, padahal tadi kita ingin keretanya cepat sampai tujuan” kata Jokowi dalam pernyataannya pada Rabu (22/5) seperti dikutip Holopis.com.

“Atau kalau saking ketakutannya, keretanya malah berhenti di tempat,” imbuhnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

Jokowi pun kemudian berkelakar ketika aturan dari BPKP malah membuat sejumlah pihak malah takut untuk menjalankan proyek pembangunan dan makin menghambat perkembangan.

“*Ditunjuk jadi pimpinan proyek, “Ndak, ndak, ndak, yang lain saja.” Kan lucu. Biasanya rebutan jadi pimpinan proyek. Inilah tujuan agar kereta itu sampai ke tujuan dengan cepat dan pas, tepat,” tegasnya.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan agar sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu bukan lagi ntuk mencari kesalahan, melainkan justru untuk mencegah penyimpangan.

“Untuk mencegah penyimpangan penyimpangan sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan, “Wah, ini keliru. Diamkan saja, diamkan saja.” Mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal, “Ini keliru.” Jangan terbalik,” tegasnya.

Selain itu, BPKP juga dituntut untuk tidak melulu fokusny bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, melainkan berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah.

“(Fokusnya) ke sana, mestinya ke sana,” tandasnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Hakim Agung Gazalba Saleh Kembali Ngandang

Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh kembali berstatus terdakwa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dijebloskan ke Rutan Kelas IA Jakarta Timur.

Jokowi Optimis Prabowo Mampu Kelola Keuangan Negara dengan Baik

Presiden Jokowi (Joko Widodo) memberikan wanti-wanti kepada BPK dan sejumlah lembaga negara untuk bersiap untuk transisi pemerintahan di bulan Oktober mendatang.

KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Proyek Shelter Tsunami NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka korupsi dugaan Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) ...

Polda Jabar Girang Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Tak Bahas Ganti Rugi

Polda Jabar mengaku hanya bisa pasrah dengan putusan Hakim Tunggal PN Bandung atas gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS