BerandaNewsPolhukamPolisi Cuma Jatuhkan Sanksi Rehab 4 Anggotanya yang Pesta Narkoba di Depok

Polisi Cuma Jatuhkan Sanksi Rehab 4 Anggotanya yang Pesta Narkoba di Depok

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki menyatakan bahwa pihaknya memang hanya menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap keempat anggotanya yang kedapatan mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Ia menegaskan bahwa tidak ada hukuman penjara yang dijeratkan kepada pengguna. Sementara kepada pengedar, barulah diberikan sanksi penjara sesuai dengan aturan Undang-Undang.

“Anggota yang pengguna (narkoba) kan sama kayak masyarakat biasa, dia melanggar disiplin, diproses. Kalau pengguna dia kita rehab,” kata Hengki dalam keterangannya, Selasa (21/5) seperti dikutip Holopis.com.

Ia menyatakan bahwa hukuman lain dan sanksi etik akan menjadi domain dari Bidang Propam Polda Metro Jaya untuk memprosesnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Anggota secara pelanggaran disiplin dan diproses oleh Bidpropam. Kan sebetulnya itu sudah lama itu,” tegasnya.

Sebelumnya, ada 5 (lima) orang anggota polisi ditangkap saat melakukan pesta narkoba di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada hari Sabtu, 20 April 2024.

Mereka antara lain ;
1. Briptu FAR,
2. Briptu I,
3. Brigadir D,
4. Briptu D, dan
5. Brigadir DP.

Dari hasil pemeriksaan urine, didapati 4 (empat) orang positif narkoba. Sementara satu lagi negatif.

Hal ini telah disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. Di mana ia mengatakan bahwa pelanggaran etik yang dilakukan oleh kelima anggotanya itu akan menjadi ranah Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya.

“Proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, dugaan pelanggaran disiplon masih berlangsung di Bid Propam,” kata Ade Ary, Kamis 25 April 2024.

Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa penanganan kasus narkoba berada di bawah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba dalam konteks pengguna, ditangani dengan Pasal 127.

Bunyi Pasal 127 UU 35/2009 tentang Narkotika;

(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan penjelasan dari BNN Sumatera Selatan, bahwa sabu sebenarnya adalah narkotika yang mengandung zat methamfetamin. Methamfetamin sendiri termasuk dalam narkotika golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sabu sama sekali dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ini artinya sabu tidak boleh digunakan untuk pengobatan, namun hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Aparat Tembak Mati Teroris Papua

Aparat gabungan TNI Polri melakukan penyerbuan markas teroris Papua di Topo, Nabire.

Mahfud MD Sarankan Semua Komisioner KPU Mundur

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyarankan agar semua komisioner KPU RI saat ini agar mengundurkan diri pasca kasus Hasyim Asy'ari. Sebab, moralitas pimpinan KPU saat ini sudah rusak di mata publik, bahkan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2024.

Yudi Purnomo Desak KPK Penuhi Tantangan Megawati

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo ikut menanggapi tantangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bertemu AKBP Rossa.

PB SEMMI Apresiasi Polri Berhasil Bongkar Laboratorium Narkoba di Malang

Donny mengatakan bahwa masyarakat Indonesia akan selalu mendukung langkah Polri dalam melakukan penegakkan hukum terutama terhadap kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena sudah sangat meresahkan di Indonesia.

Mahfud MD Harap Rektor Transparan soal Pemberhentian Dekan FK Unair

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD memberikan respons atas diberhentikannya Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Budi Santoso oleh Rektor Unair Rektor Unair Prof. Nasih.

Pemerintah Beri Perhatian Khusus soal Kasus Kekerasan di Pesantren

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan dan mengutuk keras terjadinya kasus kekerasan di lingkup pondok pesantren hingga menyebabkan hilangnya nyawa santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). 
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS