JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menegaskan bahwa pihaknya sangat menolak penggunaan APBN untuk menutupi bengkaknya dana mega proyek kereta cepat Jakarta – Bandung.
“Fraksi PKS tolak kereta cepat dari APBN,” kata Jazuli, Rabu (13/10).
Alasan yang paling mendasar menurut Jazuli, karena kontrak proyek tersebut bersifat business to business (B2B). Sehingga akan salah ketika APBN malah ikut campur di dalam pembiayaan proyek tersebut dengan dalih biaya membengkak.
Terlebih lagi kata Jazuli, proyek kereta cepat yang digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut bukan bagian dari proyek skala prioritas.
Dari pada menggelontorkan dana sebesar Rp 27,09 triliun untuk membantu menutupi bengkaknya pembiayaan mega proyek tersebut, PKS mendorong agar pemerintah mengalokasikannya untuk membuat jaring pengaman sosial masyarakat karena dampak pandemi Covid-19, dan membantu pemulihan ekonomi rakyat.
“Karena (proyek) itu bukan prioritas, selamatkan ekonomi rakyat lebih penting,” ujarnya.
Lebih lanjut, alasan mengapa PKS menolak penggunaan APBN adalah soal konsistensi Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
“Inkonsisten, dulu bilangnya nggak pake APBN,” tandasnya. “Salah kalkulasi, masa APBN yang nanggung,” imbuhnya.
Jazuli menyatakan, pihaknya justru semakin mantab bersuara untuk menolak proyek pemindahan ibu kota negara jika melihat kasus mega proyek kereta cepat itu.
“Jadi FPKS makin mantep tolak pindah ibu kota,” pungkasnya.
