JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, bahwa pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung tidak boleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini ditegaskan Mardani mengingat proyek tersebut sejak awal konsepnya adalah business to business (B2B).
“Penggunaan APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung sangat tidak dapat diterima, janji awalnya tidak ada melalui APBN tapi B to B,” kata Mardani, Rabu (13/10).
Perlu diketahui, bahwa anggaran proyek yang sebelumnya Rp87,5 triliun kini membengkak sebesar Rp27,09 triliun, sehingga hasil sementara total mega proyek kereta cepat Jakarta – Bandung yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) tersebut menjadi Rp114,27 triliun.
Tentang hal itu, Mardani menilai itu menjadi tanggung jawab perusahaan memenang tender, bukan tanggung jawab negara untuk menggelontorkan dana dari APBN.
Apalagi saat ini keuangan negara sedang sulit karena harus mengeluarkan kocek yang lebih dalam dari kas negara untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
“Atas alasan apapun mestinya tidak bisa dikonversi menjadi negara yang menanggung. Padahal proyek ini belum tentu bermanfaat bagi rakyat,” tegasnya.
Anggota DPR RI dari Komisi II ini kembali menyinggung konsistensi janji Presiden Jokowi yang tak ingin mega proyek tersebut dimasukkan di dalam APBN.
“Keputusan menggunakan dana APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menunjukkan inkonsistensi pemerintah,” kata Mardani, Selasa (12/10).
Boncosnya anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek BUMN.
“Berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN. Dari awal sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN,” ujarnya.
