HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menduga bahwa anggota Komite HAM PBB, Bacre Waly Ndiaye mendapatkan suplai pertanyaan titipan dari pihak tertentu untuk dibacakan dalam forum sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss beberapa waktu lalu.
Hal ini karena dirinya melihat bahwa Ndiaye tampak sekali membaca teks saat menyampaikan pertanyaan tentang netralitas Presiden Joko Widodo di Pemilu 2024 yang diselenggarakan di Indonesia.
“Itu kelihatan yang nanya baca yah, jadi ketahuan nggak dari hati,” kata Meutya dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (19/3).
Dengan demikian, ia menaruh keyakinan bahwa Ndiaye menyampaikan pertanyaan yang memang sudah dipesan oleh pihak tertentu. Namun ia tak tahu kira-kira siapa pihak yang memberikan asupan pertanyaan itu kepada delegasi dari Kongo itu.
“Dia baca contekan. Siapa yang feeding, kita nggak tahu juga,” ujarnya.
Pun demikian, anggota dewan dari Partai Golkar bernama lengkap Meutya Viada Hafid ini pun menegaskan bahwa pertanyaan titipan semacam itu tidak berpengaruh banyak dalam konteks pemilu di Indonesia.
Apalagi jika melihat banyaknya kepala negara termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang sudah menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto sebagai calon Presiden dengan suara paling unggul sementara hasil Pilpres 2024.
“Yang jelas saat ini juga kita sudah diakui oleh banyak kepala negara, lebih dari 10 negara besar, negara-negara sahabat kita yang sudah mengakui bahkan hasil dari Pemilu,” tandasnya.
Lantas, Meutya juga menegaskan bahwa apa yang menjadi pertanyaan Ndiaye sudah dijawab oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sekaligus ia menilai pertanyaan semacam itu adalah sesuatu yang lumrah.
“Nggak apa-apa sebagai pertanyaan, toh sudah dijawab oleh Kemlu. Sekali lagi, bahwa ini forum yang biasa sekali orang bertanya di PBB ya,” tegas Meutya.
Sebelumnya, Bacre Waly Ndiaye membuat pertanyaan tentang sejauh mana intervensi Presiden Joko Widodo dalam konteks pemilu 2024 di Indonesia.
Hal ini dipertanyakan Ndiaye di dalam forum sidang Komite HAM PBB atau CCPR di Jenewa, Swiss pada hari Selasa (12/3) lalu.
Selain soal dugaan intervensi Presiden Jokowi, Ndiaye juga mempertanyakan apakah Indonesia sudah melakukan investigasi terhadap dugaan kecurangan pemilu tersebut.
“Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap Pemilu,” kata Ndiaye.
