HOLOPIS.COM, JAKARTA – Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian, Edy Priyono menepis tudingan yang menyebut kebijakan bantuan sosial (bansos) membuat cadangan beras pemerintah terkuras habis.

Tudingan itu sebagaimana disampaikan oleh Co-Captain Tim Nasional Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong.

Edy menjelaskan, bahwa tudingan tersebut tidaklah benar, karena stok beras pemerintah di Bulog masih terbilang cukup baik, yakni di angka 1,4 juta ton.

“Tidak benar Cadangan Beras Pemerintah terkuras akibat bansos. CBP di Bulog masih kuat, sekitar 1,4 juta ton,” kata Edy kepada wartawan, Rabu (28/2) seperti dikutip Holopis.com.

Dia juga menepis tudingan yang menyebut stok beras di pasar mulai langka. Menurutnya, stok beras di pasar, khususnya pasar tradisional masih melimpah. Hanya saja, harganya bisa dibilang cukup mahal.

“Cek saja kalau tidak percaya. Yang masalah harganya lebih mahal daripada sebelumnya,” sebut Edy.

Adapun yang membuat harga beras masih mahal, lanjut Edy, karena masalah produksi yang berkurang karena adanya fenomena El Nino yang terjadi beberapa waktu terakhir. Setidaknya dari Januari dan Februari, produksi beras sangat sedikit.

“Perhitungan Kementan dan Badan Pangan Nasional Januari-Februari kita defisit. Produksi lebih kecil daripada kebutuhan,” ujar Edy.

“Produksi saat ini lebih rendah daripada biasanya, karena musim tanam mundur akibat El Nino tahun lalu. Ada juga yang mengalami gagal tanam,” sambungnya.

Selain itu, faktor lain yang membuat harga beras mahal yakni karena adanya kenaikan harga gabah, akibat naiknya produksi di tingkat petani.

“Biaya produksi di tingkat petani ini sedang naik,” katanya.

Adapun sebelumnya, Tom Lembong berpendapat buruknya tata kelola beras disebabkan kebijakan bantuan sosial (bansos) yang banyak digelontorkan pemerintah jelang Pemilu 2024.

“Kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau balau, dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional, hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu terkait bansos,” kata Tom, Rabu (28/2).