HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Departemen Politik, Hukum dan Keamanan DPP SPI, Angga Hermanda menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan pihaknya di depan Kementerian Pertanian adalah upaya untuk menyuarakan suara petani terkait penolakan kebijakan impor beras 600.000 ton oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga anjloknya harga gabah petani saat ini.
“Aksi bersama ini untuk menolak impor beras, di mana kebijakan impor atau keputusan impor beras ini diambil secara sepihak tanpa ada konsolidasi dengan petani,” kata Angga kepada Holopis.com saat ditemui di lokasi aksi, Jumat (19/1).
Ia mengatakan bahwa salah satu dampak yang paling dirasakan oleh petani saat ini adalah anjloknya harga gabah.
“Itu sudah berdampak kepada harga gabah di petani. Awal Januari ini di Garut harganya di bawah Rp6 ribu, biasanya Rp7 ribu sampai Rp8,6 ribu,” ujarnya.
Kemudian di daerah lain menurut Angga juga mengalami kondisi yang serupa. Di Indramayu misalnya, harganya sudah turun di bawah Rp7 ribu, demikian juga di Pandeglang Banten sudah di bawah harga lapangan.
“Ini kenapa kita melakukan aksi sekarang, itu karena kita mau mendesak juga di debat Cawapres nanti soal isu Lingkungan, Pangan dan Agraria,” tukasnya.
Kondisi ini menurut Angga bisa semakin memperburuk situasi petani jika impor beras benar-benar direalisasikan oleh pemerintahan Jokowi. Yakni semakin anjloknya harga gabah mereka sehingga membuat para petani di Indonesia merugi.
“Nah, kita khawatir nih, impor beras datang, gabahnya petani dibeli dengan harga turun, terus beras di masyarakat justru eceran tertinggi,” terangnya.
Lebih lanjut, Angga yang juga Ketua Bidang Reforma Agraria Kedaulatan Pangan Komite Eksekutif Pusat Partai Buruh tersebut berharap agar pemerintah Indonesia lebih peka kepada nasib para petani, yakni dengan tidak membanjiri stok beras impor di dalam negeri.
“Kalau tidak diperbaiki nih, nanti kejadian setiap tahun akan selalu berulang, solusi untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, itu lewat impor, kenapa impor? Itu karena Perum Bulog tidak sanggup membeli gabah petani,” tutur Angga.
Lantas, Angga juga menyindir Perum Bulog yang saat ini dipimpin oleh Budi Waseso. Menurutnya, perusahaan plat merah itu sudah gagal dalam tata kelola stok beras dalam negeri.
Baca selengkapnya di halaman kedua.
