Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Anies Umbar Janji Revisi UU KPK, Demi Apa?

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Calon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan mengumbar janjinya untuk membenahi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jikalau terpilih menjadi Presiden RI.

Hal itu disampaikannya dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK, pada Rabu (17/1) malam.

Adapun salah satu cara yang disampaikan Anies adalah dengan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Anies, revisi UU tersebut bertujuan untuk mengambalikan kepercayaan publik terhadap KPK, sekaligus menjadikan lembaga antirasuah itu sebagai institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi.

“Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu, dan ini artinya merevisi Undang-Undang KPK,” kata Anies seperti dikutip Holopis.com, Rabu (17/1).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun berharap, revisi UU KPK dapat menjadi jalan bagi pihaknya untuk mengembalikan lembaga antirasuah itu sebagai lembaga negara yang kuat.

“Kami ingin agar revisi ini agar bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat,” tukasnya.

Sebagai informasi, PAKU Integritas merupakan acara yang digelar langsung oleh KPK. Dalam Acara ini turut dihadiri pasangan capres dan cawapres lainnya, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru