Sabtu, 21 September 2024
Sabtu, 21 September 2024

FPI Tak Mau Ada Teroris di Indonesia

JAKARTA, HOLOPIS.COM Ketua Advokat Front Persaudaraan Islam (FPI) Aziz Yanuar menyampaikan, bahwa salah satu program juang organisasinya itu, adalah memastikan tidak adanya gerakan terorisme menjamur di Indonesia.

Hal ini disampaikan Aziz di dalam pemaparannya tentang FPI Reborn dalam program talkshow RuangTamu Holopis Channel pada hari Sabtu 18 September 2021.

Program ini dikatakan Aziz masuk di dalam 3 program juang FPI, yakni deradikalisasi. “Deradikalisasi, yakni menjaga Islam dan Pancasila dari rongrongan ideologi radikal yang merusak Islam dan Pancasila yang melahirkan bahaya ekstremis dan teroris,” kata Aziz Yanuar.

Selain deradikalisasi, FPI yang didirikan pada 1 Januari 2021 tersebut juga melawan liberalisasi di Indonesia. Ia mengatakan ormasnya itu tidak ingin Islam dan Pancasila digerus oleh ideologi liberal tersebut.

“Deliberalisasi. Adalah menjaga Islam dan Pancasila dari rongrongan ideologi liberal yang suka menyerang Islam dan Pancasila yang melahirkan bahaya komunis dan kapitalis,” ujarnya.

Aziz juga menegaskan bahwa FPI yang baru ini tidak ada kaitannya dengan FPI sebelumnya yang bernama Front Pembela Islam. Organisasi ini dikatakan Aziz adalah ormas yang pasca Front Pembela Islam dilarang oleh pemerintah melalui SKB 6 menteri tahun 2019 silam.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Susi Bersyukur Philips Berhasil Bebas, Ucap Terima Kasih ke Jokowi-Prabowo dan TNI Polri

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Bos Susi Air, Susi Pudjiastuti menyampaikan...

Pilot Susi Air Bebas dari Jerat Teroris Papua

Satgas Cartenz akhirnya berhasil membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh teroris Papua atau OPM kelompok Egianus Kogoya.

Bos Pajak Bantah Ada Kebocoran Data NPWP dari Sistem DJP

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo membantah adanya indikasi kebocoran dara langsung dari sistem di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, utamanya perihal dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru