HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Buruh menolak disalahkan atas terjadinya kemacetan panjang yang terjadi di Tol Cipularang saat aksi demonstrasi yang terjadi kemarin.
Presiden Partai Buruh kemudian malah menyalahkan para pemimpin daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota, yang tidak mau menemui massa aksi untuk duduk dan berunding bersama.
“Kasus semalam, menunjukkan bahwa mereka (buruh) marah. Gubernur tidak mau mendengar, sehingga jalan macet puluhan KM. Andai mereka mau duduk bersama, mencari solusi, tentu tidak akan terjadi hal seperti ini, mereka yang harus tanggung jawab,” kata Said Iqbal dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (15/12).
Said kemudian malah hanya meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan mengerti, bahwa apa yang diperjuangkan oleh buruh, juga demi kepentingan banyak pihak.
“Memang itu merugikan pihak lain, tapi itu juga upaya teman-teman buruh, yang tengah memperjuangkan nasib kita semua demi kesejahteraan bersama. Karena anda yang terkena macet juga menjadi bagian yang tengah kami perjuangkan,” klaimnya.
Dengan adanya kemacetan yang disebabkan oleh para buruh, Said kemudian justru malah menyinggung kemacetan ekonomi yang dialami mereka.
“Mungkin anda terkena macet di jalan, tapi ada jutaan buruh dan masyarakat kecil lainnya yang mengalami macet ekonomi,” kilahnya.
Said juga mengklaim bahwa para buruh marah karena kenaikan upah tidak sesuai dengan dengan gaya hidup mereka yang membutuhkan Rp 15 juta/bulan.
“Bandingkan dengan upah minimum 2023 di mana hanya Rp 4,9 juta, sepertiga dari biaya hidup atau 70% sisanya darimana buruh menombok? Walaupun upah minimum 2024 naik Rp 5,2 Juta, tetap tidak bisa membiayai,” bebernya.
Said pun mengaku tidak ambil pusing dan bakal membuat aksi serupa jika kemudian tuntutan mereka tetap tidak dikabulkan oleh pemerintah.
“Maaf atas ketidaknyamanannya, tapi perjuangan teman-teman buruh akan tetap dilanjutkan. Kemarin Aksi Mogok Nasional Awalan telah melibatkan hampir 1 juta buruh pada 30 November. Insya Allah Aksi Mogok Nasional Lanjutan akan dilakukan dalam waktu dekat, dengan melibatkan 5 juta buruh stop produksi,” pungkasnya.
