HOLOPIS.COM, JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menuding bahwa KPK saat ini dianggap memaksakan dilakukannya sebuah OTT (operasi tangkap tangan).
Dalam kegiatannya di Malaysia pada Jumat (8/12), Mahfud yang masih berstatus sebagai Menko Polhukam ini menuduh bahwa KPK kerap memaksakan OTT hingga tidak bisa menemukan bukti yang cukup.
“Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan orang menjadi korban, karena terlanjur orang menjadi target, telanjur OTT padahal bukti nggak cukup, dipaksakan juga ke penjara bisa terjadi,” kata Mahfud MD dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (9/12).
Faktor yang cukup krusial tersebut diklaim Mahfud menjadi salah satu alasan mendesak dilakukannya revisi Undang-Undang KPK yang sempat ditentang beberapa pihak.
“Makanya UU KPK nya direvisi,” imbuhnya.
Mahfud kemudian menyalahkan masyarakat yang memuja KPK dengan segala prestasi yang pernah dipandang bagus. Sehingga, ketika ada kesalahan hal tersebut kemudian tertutupi.
“Karena dulu banyak juga Pak, karena KPK sangat bagus, prestasi nya, setiap kesalahannya oleh rakyat itu dianggap benar aja. Padahal kesalahannya juga banyak. Itu tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.
Mahfud kemudian mengkampanyekan bahwa dirinya bisa merubah itu jika kemudian menjadi seorang wakil presiden. Dimana dirinya berencana untuk memberikan kekuatan kepada KPK, namun tidak berlebihan.
“Tapi kalau kami ke depannya, kalau memang Ganjar-Mahfud menang, KPK akan kita perkuat kembali sebagai lembaga yang dulu pernah kita ciptakan dengan susah payah dan pernah menorehkan prestasi yang sangat bagus,” umbarnya.
Mahfud kemudian membeberkan, akan ada sejumlah batasan yang membuat KPK tidak kebablasan dalam menjalankan tugasnya.
“Tetapi supaya jangan berlebihan juga kita beri rambu-rambu sampai batas-batas yang dibenarkan oleh moral dan hukum. Besok kita perkuat, tetapi menutup peluang untuk terjadinya kesewenang-wenangan” ucapnya.
“Itu harus kita lakukan. Dan kita tidak bisa hanya berdasarkan pikiran kita sendiri,” lanjutnya
