BerandaNewsPolhukamGibran Rakabuming Hormati Putusan PDIP Terhadap Bobby Nasution

Gibran Rakabuming Hormati Putusan PDIP Terhadap Bobby Nasution

HOLOPIS.COM, SUMUT – Calon wakil presiden, Gibran Rakabuming akhirnya menanggapi perihal sikap DPC PDIP terhadap adik iparnya, Bobby Nasution.

Gibran menyatakan, pihaknya pada posisi menghormati apa yang telah menjadi keputusan dari PDIP ketika Bobby lebih memilih mendukung dirinya ketimbang Ganjar Pranowo.

“Ya itu kita hormati keputusan dari partai ya. Itu aja,” kata Gibran dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Minggu, (19/11)

Diberitakan sebelumnya, DPC PDIP memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak melakukan pemecatan Wali Kota Medan, Bobby Nasution sebagai kader partai.

Penerbit Iklan Google Adsense

Ketua DPC PDIP, Kota Medan Hasyim berdalih bahwa surat bernomor 217 /IN/DPC-29.B-26.B/XI/2023 yang beredar adalah sebatas rekomendasi kepada DPP PDIP.

“Ya surat itu sebagai usulan nanti. Kalau masalah pemecatan, itu kita serahkan sepenuhnya kewenangan DPP,” kata Hasyim, Selasa (14/11).

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Aswan Jaya juga mengakui bahwa DPP PDIP sendiri belum mengeluarkan surat pemecatan terhadap Bobby.

“Setahu saya belum mengeluarkan keputusan itu walaupun sudah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi,” kata Aswan.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Jokowi Optimis Prabowo Mampu Kelola Keuangan Negara dengan Baik

Presiden Jokowi (Joko Widodo) memberikan wanti-wanti kepada BPK dan sejumlah lembaga negara untuk bersiap untuk transisi pemerintahan di bulan Oktober mendatang.

KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Proyek Shelter Tsunami NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka korupsi dugaan Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) ...

Polda Jabar Girang Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Tak Bahas Ganti Rugi

Polda Jabar mengaku hanya bisa pasrah dengan putusan Hakim Tunggal PN Bandung atas gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS