HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa keran impor bahan pangan, termasuk beras masih akan terus dilakukan. Terutama untuk bahan pangan yang menjadi penyumbang inflasi.
Di saat bersamaan, pemerintah juga akan terus menopangnya dari sisi permintaan, dengan melakukan berbagai langkah, baik itu pemberian subsidi maupun bantuan sosial (bansos).
“Pemerintah akan terus melakukan pengendalian harga melalui berbagai langkah, baik melalui subsidi, intervensi harga, dan melalui pasokan barang yang mendapatkan pressure,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK yang dikutip Holopis.com, Jumat (3/11).
“Kita akan terus menambah ketersediaan pasokan, terutama untuk beras dari impor dan juga bahan makanan yang memberikan sumbangan pada inflasi,” sambung Sri Mulyani.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menambah kuota penugasan terhadap Perum Bulog untuk melakukan importasi beras sebanyak 1,5 juta ton.
Adapun saat ini, Perum Bulog telah mengantongi kontrak impor beras dari sejumlah negara di kawasan Asia, seperti Thailand hingga Myanmar. Sebanyak 500 ribu ton beras impor dijadwalkan tiba di Indonesia pada Desember 2023 mendatang.
Selain beras, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga melakukan pengendalian harga bahan pangan lainnya, seperti jagung dan gula melalui dana cadangan pangan pemerintah, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, serta Bank Indonesia dalam forum tim pengendalian inflasi daerah.
Sri Mulyani menjabarkan, inflasi pada bulan Oktober 2023 berada di 2,56 persen secara tahunan, naik dari posisi September yang ada di level 2,28 persen.
Dia mengatakan, lonjakan inflasi itu akibat akibat volatile food yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino dan juga geopolitik yang masih memanas.
“Untuk inflasi volatile food yang 5,54 persen, naik dari September sebelumnya di 3,62, maka pemerintah dalam hal ini bekerja untuk meng-address isu dari sisi food-nya terutama dari sisi beras,” sebutnya.
