HOLOPIS.COM, JAKARTA – PDIP memastikan bahwa pihaknya pernah mendapatkan pesanan untuk menggulirkan isu mengenai jabatan presiden menjadi tiga periode.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan, dirinya pernah mengkonfirmasi langsung kepada salah satu pihak yang memainkan isu tersebut dengan menggunakan alasan ‘big data’.
“Saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno di Blitar. Tiba tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada yang cukup banyak mendorong perpanjangan atau tiga periode,” kata Hasto dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (27/10).
Dari hasil konfirmasi yang dilakukan terhadap menteri yang diduga adalah Luhut Binsar tersebut, Hasto pun mengungkapkan bahwa isu tiga periode tersebut adalah pesanan dari seseorang yang dijuluki ‘pak Lurah’.
“Sebelumnya saya bertemu menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap Ketua Umum partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan sebagai permintaan pak lurah. Kami mendengar itu,” ungkapnya.
Pria yang pernah disebut menerima aliran dana di kasus korupsi BTS itu bahkan berani menjamin bahwa informasi yang didapatkannya tersebut memang sengaja digulirkan pada masa itu.
“Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh Ketua Umum yang saya dapat informasinya bisa dikroscek. Saya pertanggung jawabkan secara politik, hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa serta rakyat bahwa itu memang ada,” tukasnya.
Tak hanya itu, Hasto kemudian mengklaim bahwa PDIP mendapatkan permintaan untuk memainkan isu tersebut, namun ditolak.
“Ya melalui pihak pihak lain yang disuarakan ke PDIP. Tetapi sikap kami adalah konsisten dalam menetapkan konsitusi yang harus kita ikuti,” klaimnya.
Hasto kembali mengklaim bahwa PDIP menolak memainkan isu tiga periode dari ‘Pak Lurah’ tersebut dan memilih tegak lurus pada konstitusi.
“Maka kemudian karena PDIP lahir dengan suatu semangat membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada suatu konstitusi, maka PDIP bersama rakyat indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP,” pungkasnya.
