Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Cak Imin Minta Mendag Jangan Ngawur Tutup TikTok Shop

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah menerima audiensi dengan sejumlah pelaku usaha online seller dari aplikasi TikTok Shop yang mengeluh dengan wacana pemerintah.

Keluhan itu disampaikan kepadanya, khususnya terkait Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang akan menghentikan paksa fitur TikTok Shop sesuai arahan Presiden Joko Widodo usai melalui rapat terbatas bersama Menkop UKM, Kemenparekraf dan Menkominfo.

“Saya hari ini kedatangan temen-temen dari online seller mereka semua sangat terkejut tiba-tiba ada larangan terutama larangan online seller di TikTok yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan,” kata Cak Imin dalam keterangannya, Rabu (2/9) yang dikutip Holopis.com.

Ia meminta agar pemerintah jangan ngawur asal memberlakukan kebijakan tanpa melalui mekanisme yang baik, salah satunya adalah melibatkan masyarakat khususnya para pelaku usaha bisnis online seller di aplikasi social commerce itu.

Sebab kata Cak Imin, di dalam bisnis market online ini, sudah banyak pihak yang melakukan investasi untuk menjalankan jual beli online di aplikasi besutan perusahaan China itu.

“Kita semua taat lah apapun keputusan pemerintah, tetapi hendaknya proses pengambilan keputusan itu benar-benar menghayati mengarti betul fakta 13 juta yang terlibat di dalam proses bisnis ini,” ujarnya.

Cak Imin pun memberikan saran kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi polemik TikTok Shop ini. Antara lain; libatkan para pelaku usaha yang sudah terlanjut terjun di bisnis tersebut untuk berdialog secara langsung sebelum menetapkan dan memberlakukan sebuah kebijakan.

“Libatkan mereka dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak salah dalam memutuskan atau menghentikan proses bisnis tiba-tiba,” tuturnya.

Kemudian, ia juga menyarankan pemerintah khususnya kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk memberikan toleransi kepada para pelaku usaha untuk melakukan transisi bisnis setidaknya antara 2 – 3 bulan sebelum kebijakan ditetapkan dan diberlakukan.

“Saya minta kepada pemerintah khususnya Menteri Perdagangan, untuk memberi waktu jeda, kalau toh dilarang beri temen-teman ini, online seller ini kesempatan untuk transisi dong, mereka investasi tenaga kerja, mereka sudah beli barang, mereka sudah menyiapkan studio, semua investasi yang tidak bisa kemudian tiba-tiba diangkut dan ditutup,” papar Cak Imin.

Terakhir, Cak Imin mengingatkan pemerintah agar jangan gegabah di dalam pengambilan keputusan.

“Jadi, jangan hanya gara-gara salah terapi, tidak ada proses yang dilakukan kemudian merugikan banyak pihak,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Ferry Koto Puji Gielbran Masuk PKB, Sindir Anies Baswedan

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Influencer Ferry Koto memberikan reaksi positif...
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru